Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.618 peraturan dalam 0,062 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 2A Tahun 2016

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Di Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup Konawe No.2A Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keuangan desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2A, BD.2016 / NO.2A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Di Desa

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Desa.
Undang-undang No. 29 Tahun 1959; Undang-undang No. 17 Tahun 2003; Undang-undang No. 1 Tahun 2004; Undang-undang No. 15 Tahun 2004; Undang-undang No. 23 Tahun 2014, diubah Undang-undang No. 2 Tahun 2015; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; Undang-undang No. 28 Tahun 2009; Undang-undang No. 12 Tahun 2011; Undang-undang No. 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 33 Tahun 2015.
Ketentuan Umum; Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Tugas PTPKD; Keuangan Desa (Pendapatan, Balanja Desa, Pembiayaan); SiLPA; Dana Cadangan; Kejadian Luar Biasa; Pengelolaan (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban) Pembinaan dan Pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2016.
19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tahun 2022

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X.K.2 yang merupakan lampirannya

Download :
Peraturan OJK No. 14 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/V/2011 Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Operasional Dewan Koperasi Indonesia Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Download :
Permen UKM Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Laut Nomor 32.a Tahun 2020

Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
(415) PERBUP NO 32.a THN 2020__Bag.Hukum - lan hukum.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 37 Tahun 2011

Perubahan Peratuan Bupati No. 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulasi Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24 B Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2017

Download :
PERWALI_NO_24-B_TAHUN_2017.PDF

Abstrak

KEUANGAN - HAK ASASI - ADMINISITRATIF - LEMBAGA NEGARA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24 B, LD. 2017/No.56

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai kemampuan keuangan daerah, sumber penghasilan para pimpinan dan anggota dprd beserta dengan hak dan jaminan lainnya yang akan didapatkannya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2017
29 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 101.B Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penerimaan Kas

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan Wali Kota_101.B_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 24.B Tahun 2019

Pengeluaran Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup 24.B 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 25a Tahun 2016

Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwali Kupang No. 25a Tahun 2016.pdf

Abstrak

PNS-KINERJA-UPAH

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25a, BD.2016/NO.218a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 5 Tahun 1996; UU No 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kota Kupang No 05 Tahun 2010.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; III. Tata Cara Pembayaran dan Perhitungan Pembayaran Belanja Upah Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; IV. Ketentuan Lain-Lain; V. Ketentuan Peralihan; VI. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2016.
6 halaman; 3 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 17,a Tahun 2014

Tata Cara Penganggaran Dan Pencatatan Aset Tetap

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 17.a Tahun 2015.pdf

Abstrak

aset-tetap

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,a, LD.2014/NO.17,a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran Dan Pencatatan Aset Tetap

ABSTRAK:

dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya pengelolaan aset tetap pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah diperlukan suatu peraturan perundangan menyangkut pengelolaan barang milik daerah.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.13 Tahun 2011.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.