Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
tugas pelayanan administrasi kependidikan di wilayah
perlu mengubah Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6, penyisipan Pasal 16A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2018 diubah.
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
pembentukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - daerah - rumah - potong - hewan - pada - dinas - pertanian - pangan - dan - perikanan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD 2019/114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab.Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Kepegawaian, Rincian Tugas Unit, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 115 Tahun 2019
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene Dan
Kepulauan Numor 7?. Tahun 2017 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, maka
erlu ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan
eban kerja yang dihitung dari hasil evaluasi jabatan bagi
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten
angkajer,e Dan Kepulauan Tahun
2018;
f
b. ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
uruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan
I. tiJndang-Undang Nomor
29
Tahun
1959
tentang Pembentukan
I
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
I
Republik Indonesia Tahun
1959
Nomor
74,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2.
0ndang-Undang Nomor
28
Tahun
1999
tentang
J?enyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Jahun
1999
Nomor
75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3851);
3.
<lJndang-Undang Nomor
17
Tahun
2003
tentang Keuangan
l'fegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
l'fomor
4286);
4.
Undang-Undang Nomor
1
Tahun
2004
tentang
n
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
I donesia Nomor
4355);
5.
Undang-Undang Nomor
15
Tahun
2004
tentang Pemeriksaan
dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Uembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor
66,
Tf111bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
Keputusan Bupati Pang!atjene dan Kepulauan
Nomor
: \15 -
Tahun 2018
Tanggal
: 3 jQtlUari
2018
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Negara Antara
Pemerintah Pusat dan i Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republilc Indonesia Nomor 5234);
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thliun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201,5
ten tang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 �ahun 2014
tentanng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegarJ Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
I
Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
·
12. Peratura
n Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 12 Tah
un 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 );
sebagaimana telah
di
ubah dengan Peraturan Bupati
angakajene dan
Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Le
mbaran
aerah Tahun 2015 Nemer 10 );
.
13. eraturan
Daerah
Ka bu paten Pangkajene dan
Kepulauan
omor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan I
I
Susunan
erangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 4 );
14. eratur
an Daerah Kabupaten Pangkajene dan �epulauan
omor 4 Tahu
n 20
17 ten tang Ang
garan Pendapatan dan
elanja Daerah Peru
bahan Kabupaten Pangkajene dan
epulauan Tahun A
nggaran 2
017 (Lembaran Daerah Tahun
0
17 Nomor 14);
15. eraturan Bupati Pan
gkajene dan Kepulauan Nomor 7s Tah
un
O 17 ten tang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
aerah Perubahan K
abupat
en Pangkajene dan
Kepulauan
ahun Anggaran 20
17 (B
erita Daerah Tahun 201
7 Nomor
78;
KESATU
KEDUA
Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018.
Brsaran Tambahan Penghasilan sebaga..imana dimaksud diktum
KESATU adalah sebesar 13% dari jumlah besaran yang ada di
dflam Analisa Jabatan perangkat Daerah dan dibayarkan setiap
KETIGA
bulan, mulai Januari sampai dengan bulan Desember 2018.
Kbputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 115 TAHUN 2018
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 115 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016
PERWALI Kota Depok No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Farmasi Pada Dinas Kesehatan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBEKALAN FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
