Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.786 peraturan dalam 0,087 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWAL302014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Biaya Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWAL282014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Perwali No. 40 Tahun 2013 Ttg Penjabaran APBD Kota Medan TA 2014

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Walikota 27 Tah...g pejabaran APBD.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor No. 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN UANG DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWALI NO 27 TH 2014 TTG...ANAN UANG DAERAH.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Sidempuan No. 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWALI KOTA PADANG SIDIM...NO.27 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30c Tahun 2013

Download file:

5787_PERWALI_NO_27_TH_2014.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2014/No. 48

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5), Pasal 177 ayat (6), Pasal 180 ayat (3) Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30c Tahun 2013 dicabut.
46 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pembukaan Dan Penutupan Rekening Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

BD Perwal Nomor 27 Tahun 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 21.b TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR TAHUN 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Banjar No. 21.b Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR TAHUN 2014

Download file:

PERWAL NOMOR 27 TAHUN 201...N DI KOTA BANJAR.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 26 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 21.a TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR PADA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN APRIL TAHUN 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Banjar No. 21.a Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR PADA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN APRIL TAHUN 2014

Download file:

PERWAL NOMOR 26 TAHUN 201...N DI KOTA BANJAR.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Tahun Anggaran 2014

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2014/No.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Sclatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 2. Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 08); 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Ke Dalam Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 07); 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015; 13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENYERTAAN MODAL BAB III : PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL BAB IV : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.
(1) Halhal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Peraturan ini berlaku scjak tanggal diundangkan.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2014.