PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.647 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  2. Permenaker No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021
Mengubah
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
  2. Permenaker No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenaker No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Mencabut
  1. Permenaker No. 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Pendidikan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
  2. Permenaker No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
Mencabut
  1. Permenaker No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan
  2. Permenaker No. 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan
  3. Permenaker No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBN Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker Nomor PER.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
Mengubah
  1. Permenaker Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan