Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.477 peraturan dalam 0,007 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 2020-.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 8 Tahun 2018.PDF

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 13 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement)

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 13 Tahun 2015.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 12 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 12 Tahun 2015.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 2015.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

INPRES NO 3 TH 2003.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 24 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam

Abstrak

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 24 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1995.pdf

PELAYANAN - APARATUR - PEMERINTAH

1995

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat

ABSTRAK:

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional, karena itu aparatur pemerintah perlu secara terus menerus melakukan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan suasana yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat tersebut.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
Inpres ini mengatur mengenai pengambilan langkah-langkah yang terkoordinasi dengan Departemen/Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat baik yang menyangkut penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 1995.
Lampiran file: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1987

• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu

Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 1987.pdf

PERIZINAN - RETRIBUSI - PARIWISATA

1987

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

Untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang pariwisata.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.
Inpres ini mengatur mengenai Penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dan mengawasi secara terus-menerus pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 1987.
Lampiran file: 2 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.