Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019
BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN - STANDARDISASI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/No. 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2018
Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Dan Biaya
Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota DPRD mempunyai
hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai
Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan
mengikuti pendalaman tugas pada masa :abatannya; bahwa berdasarkan pertirnbangarf sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati
Rem bang Nomor 44 Tahun 2018 terr.ang Standardisasi
Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebu.:uhan Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 44 Tahun 2018 ten tang Stmdardisasi Biaya
Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga
Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahur 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2018 diubah.
Permenhub No. 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kesehatan dan kualitas hidup
sumber daya manusia melalui layanan kesehatan dan
pengendalian penduduk melalui keluarga berencana dan sebagai
pedoman dalam pengendalian dan pendistribusian alat/obat
kontrasepsi dan non kontrasepsi yang rasional, efektif, efisien,
baik, tepat jenis dan tepat sasaran
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan daerah
adalah melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar diantaranya adalah Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (KB) dalam Lampiran huruf N Nomor 2
Sub Urusan Keluarga Berencana huruf c, dimana kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota untuk Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Urusan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan AIat dan Obat
Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
(KB) di Daerah Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Konawe Selatan Pedoman Pengendalian Dan
Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Non
Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
Di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
42671;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 143 Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 467 4l sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahurr 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambaltan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dal Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan
Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor lSSlPER/EIl2Ol4 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB dalam Era JKN;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 09 Tahun 2019 Tanggal 31
Desember 2O19 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan
Keluarga Berencana;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 24
Desember 2021 lentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran
2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3
Tahun 2021).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III MEKANISME PERENCANAAN KEBUTUHAN ALOKON DAN NON ALOKON
BAB IV IMEKANISME PENGENDALIAN ALOKON DAN NON ALOKON KELUARGA BERENCANA
BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DI KABUPATEN
BAB VI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
BAB VII PENDANAAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka
perlu ada pengaturan sebagai pedoman dalam Penyusutan
Arsip;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten
Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Pedoman Penyusutan Arsip Dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2023
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 06).
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Aset Desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset
Desa, khususnya terkait pengelolaan tanah bengkok, tidak
sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan desa, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38
Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 40 Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 14, perubahan Pasal 16, penyisipan Pasal 30A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 diubah.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu
menyusun pedoman teknis tentang Pembukuan Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Pembukuan Barang Milik Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEMBUKUAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
27 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 62 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Permendagri No. 77 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Analisis Standar Belanja.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 25 Tahun 2004;nUU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Analisi Standar Belanja, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
53 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
