Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajarbagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Peningkatan Jenjang Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 84 Tahun 2016
DINAS PERHUBUNGAN - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2016/NO.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat (Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi); Bidang Lalu Lintas (Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas); Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan (Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Penerangan Jalan Umum); Bidang Transportasi (Seksi Angkutan dan Terminal, Seksi Keselamatan Transportasi); Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja Dinas; Kepala Dinas; Sekretaris; Satuan Organisasi, serta Kepegawaian. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
16 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2021/NO.84, LL KAB. KAYONG UTARA : 27 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu Pegawai Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017, Permen PANRB No.15 Tahun 2019, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Prinsip dan Ruang Lingkup, Pembentukan Pansel, Syarat Pelamar, Tahapan dan Pelaksanaan Seleksi, Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi, Mutasi JPT Pratama, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 11 halaman lampiran.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2012
PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Diubah dengan :
PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim
Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 84, BN 2013/ NO 59; PERATURAN.GO.ID : 15 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 84 Tahun 2020
Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2020/NO.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan obyektifitas pada penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten boalemo, maka perlu ditetapkan standar prosedur pada setiap proses ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten boalemo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 33 Tahun 2011; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; Perda Kab Boalemo No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, pengelompokkan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, peserta ujian dinas dan UPKP, persyaratan dan pendaftaran, verifikasi peserta ujian, komponen dan materi ujian, mekanisme pelaksanaan ujian, penentuan kelulusan, pengumuman kelulusan, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
