Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.018 peraturan dalam 0,076 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 83 Tahun 2022.pdf

Abstrak

TUNJANGAN - JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS HUKUM

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 83, LN.2022/No.131, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan analis hukum bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, dan bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 83 Tahun 2018

Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon

Kepegawaian, Aparatur Negara Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
13. BD. PERBUP URTU DISBUDPARPORA.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 83 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 114 Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 114 Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 83 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2016

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Tenda dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

unit pelaksana teknis dinas pelabuhan perikanan tenda dan pelayanan usaha provinsi gorontalo

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD.2016/No.83

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Tenda dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2016; Pergub Gorontalo No. 75 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Tenda Dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi, tata kerja, eselon, pengangkatan dan pemberhentian, serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Goronralo No.54 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 No. 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015

Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 83 Tahun 2020

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Struktur Organisasi Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download :
PERBUP NO 83 TH 2020 TTG TUSI DISNAKERTRANS_sign.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi-Kepegawaian, Aparatur Negara-ketenagakerjaan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD 2020/83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Dan bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
26 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 83 Tahun 2010

Pembentukan Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Abstrak

pembentukan desa bubalango kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 83, LD.2010/No.83

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bubalango kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2013

Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
83 TUPOKSI SETDA.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2020

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
2020pw327826083.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.