Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Talent Pool Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan terukur melalui Talent Pool, Dan bahwa untuk melaksanakan Sistem Merit dan mewujudkan strategi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang transparan, obyektif dan akuntabel, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi Jabatan Pengawas, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penyelenggaraan Talent Pool Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Asas, Penyusunan Dan Unsur Talent Pool, Talent Pool, Pengelolaan Talent, Manajemen Talent Pool, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, diperlukan suatu sistem Jaringan pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan dalam pengembangan sistem informasi hukum di Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; Perpres No.33 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permenkumham No.2 Tahun 2013; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.09 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, pengelolaan, tugas dan fungsi, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33
sampai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63981);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahum 2004 Nomor 244, Tambahn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagairnana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2011 Nomor 3).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
SUBJEK DAN OBJEK PAJAK
BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN
BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
BAB VI
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB IX
KADALUWARSA PENAGIHAN
BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN
BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam
negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan pegawai
tidak tetap di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Bandung telah diatur melalui Peraturan Bupati
Bandung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16
Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
pejabat penandatangan surat perintah, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan
disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013
perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 16 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 59 Tahun 2018
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuain terhadap standar pelayanan yang ada selama ini dan menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
b. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 20/PER-BUP/VII/2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya mengakomodir seluruh langkah teknis penyusunan standar operasional prosedur maka dipandang perlu merevisi kembali Peraturan Bupati Soppeng tentang Standar Operasional Prosedur dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Soppeng tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Adminsitrasi Pemerintahan (SOP-AP) di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng
:1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2012
Nomor 649);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 127
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor
93).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PRINSIP SOP AP
BAB V JENIS DAN FORMAT SOP AP
BAB VI UNSUR DOKUMEN SOP AP
BAB VII UNSUR PROSEDUR SOP AP
BAB VIII SIMBOL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BAB IX PENYUSUNAN SOP AP
BAB X PENGESAHAN SOP AP
BAB XI MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
BAB X PENGESAHAN SOP AP
BAB XI MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
BAB XII PELAPORAN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
NOMOR 59 TAHUN 2018
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 59 Tahun 2018
pedoman - penataan organisasi lembaga non struktural
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD.2012/No.59
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan Lembaga Non Struktural selama ini yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum melalui mekanisme baku karena tidak adanya pedoman standarisasi dalam teknis pelaksanaannya; bahwa dalam rangka tertib administrasi agar lembaga yang ditetapkan berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan pedoman teknis dalam penataan organisasi Lembaga Non Struktural; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetap-kan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan kriteria, dasar penataan LNS, Pembentukan LNS, penghapusan LNS, penggabungan LNS, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2012.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Audit Investigatif
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
