PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.091 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 3 Tahun 2016
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu No. 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 2 Tahun 2016
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERDA Kab. Sleman No. 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan