Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.385 peraturan dalam 0,01 detik

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. SE OJK No. 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Download file:
SE OJK Nomor 7 Tahun 2020.pdf
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. SE OJK No. 7/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Mencabut
  1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/14/DPbS tanggal 21 Juni 2007
Download file:
SE OJK Nomor 1 Tahun 2017.pdf
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. SE OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
Download file:
SE OJK Nomor 1 Tahun 2016.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Download file:
Perka_2_2014.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Download file:
Perka_1_2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan