Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2006.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Pemko Magelang, maka perlu diatur Standar Pelayanan Publik; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Perwako Magelang tentang Standar Pelayanan Publik Bidang perizinand an Non Perizinan di lingkungan Pemko Magelang;;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003; Perda Kota magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis dan mekanisme pelayanan publik, mekanisme pengaduan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2006.
KEPALA DESA - TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2006/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban serta kelancaran pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa dipandang perlu diatur petunjuk
pelaksanaannya ; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa, tata cara penerimaan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih tetap, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pencalonan kepala desa, mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa dan penunjukan yang melaksanakan tugas kepala desa, penetapan dan pengesahan calon kepala desa terpilih, tata cara penyampaian pertanggungjawaban tahunan kepala desa, tata cara penyampaian pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa, pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2006.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Baru Lahir (Usia 0 Sampai 60 Hari Sejak Tanggal Kelahirannya)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perlindungan anak dan pemberian identitas diri setiap anak sejak kelahirannya perlu ada akta kelahiran; bahwa untuk mendorong terwujudnya kepemilikan akta kelahiran secara tertib dan tepat waktu perlu adanya akta kelahiran; bahwa untuk mendorong terwujudnya kepemilikan akta kelahiran secara tertib dan tepat waktu perlu adanya pembebasan retribusi penggantian biaya cetak kutipan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir (usia 0 sampai dengan 60 hari sejak tanggal kelahirannya); bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c serta sambil menunggu dltetapkannya Peraturan Daerah Perubahan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun i 999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Psnduduk dan Akta Catatan Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 88 T ahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999
PERBUP ini mengatur tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak, sehingga Pembiayaan atas percetakan dan penerbitan akta kelahiran Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2006.
4 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 24 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar
pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta
dapat dipertanggungjawabkan;
Bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan
Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, maka perlu adanya ketentuan
yang mengatur pengelolaan zakat;
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah :UU No 8 Tahu 1981;UU No38 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2000;UU No 37 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004;PP No 25 Tahun 2000
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :ASAS DAN TUJUAN
,PENGELOLAAN ZAKAT ,ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZ ,LEMBAGA AMIL ZAKAT,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
,LINGKUP KEWENANGAN BAZ ,TATA KERJA,,PENINJAUAN ULANG TERHADAP
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT ,PEMBINAAN, PENGAWASAN ,PELAPORAN,KETENTUAN PENYIDIKAN ,KETENTUAN PIDANA,KETENTUAN LAIN-LAIN ,KETENTUAN PERALIHAN ,
,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS Di LINGKUNGAN PEMERINTAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2006/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan
penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan
perkembangan pemerintahan dan pembangunan, telah dikeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota, sehingga di Kabupaten Purworejo perlu
ditindaklanjuti dengan mengatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa Keputusan Bupati Purworejo, Nomor 33 Tahun 2001 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf
b, perlu mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2006.
147 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
