Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan Ke II APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa . agar kegiatan sebagaimana kolom 3 dengan kode aktifitas
sebaga,mana kolom 4 dalam lampiran Peraturan ini yang telah dianggarkan
dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Ke II APBD Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang
perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2005; Per~turan Bupati Banyumas Nomor 186 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 185 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 185 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Ke II APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 telah ditetapkan dan
sebagai dasar pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Dokumen
Anggaran Saluan Kerja ; bahwa agar Dokumen Anggaran Saluan Kerja tersebut mempunyai kepastian hukum serta tertib administrasi dipandang perlu mengesahkan Dokumen Anggaran Saluan Kerja dengan Peraturan
Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 T ahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Ke II
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 184 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke II
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Ke II Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun
2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 183 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2005,
maka perlu menetapkan Besamya Tunjangan Perumahan Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2004.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 182 Tahun 2005
TENAGA KERJA - prosedur PELAYANAN kartu pencari kerja
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 182, BD.2005/No. 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Pelayanan Kartu Pencari Kerja Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempermudah masyarakat memperoleh Kartu
Pencari Kerja sebagaimana ditetapkan dalarn Pasal 15 huruf x
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004 tentang Tugas
Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Banyumas dan dalam upaya rneningkatkan tertib
administrasi ketenagakerjaan maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Prosedur Pelayanan Kartu Pencari Kerja yang dilaksanakan
oleh Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang klasifikasi kartu pencari kerja, prosedur pelayanan, pembinaan teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2005.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 181 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002;
Peraturan ini mengatur tentang pembayaran atas pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 180 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja SMP N 1 Patikraja Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran atas pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 179 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Kecamatan Jatilawang Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Namer 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Namer 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ii mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 178 Tahun 2005
KETAHANAN PANGAN - SEKRETARIAT DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 178, BD.2005/No. 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Di Kabupaten Banyumas Dan Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Keanggotaan Sekretariat Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan organisasi perangkat
daerah, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal
Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa di
Kabupaten Banyumas dan Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta
Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banyumas perlu dicabut ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya
pencabutan Keputusan Bupati Nomor 14 dan Nornor 15
Tahun 2002 dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2002.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2002 dicabut.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 176 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja SMP N 2 Somagede Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifrtas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran atas pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
