Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.385 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1959
• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu
Penetapan Harga Mata Uang Rupiah
Abstrak
Perekonomian Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 9 Tahun 1967 tentang Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah
Download file:
PP No 043 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 3, Tambahan Lembaran-Negara No. 1518) Tentang Pengeluaran Kertas
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 1 Tahun 1958 tentang Pengeluaran Uang Kertas Perbendaharaan tahun 1958
Download file:
PP No. 062 Tahun 1958.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Pengeluaran Uang Kertas Perbendaharaan tahun 1958
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 62 Tahun 1958 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 3, Tambahan Lembaran-Negara No. 1518) Tentang Pengeluaran Kertas
Download file:
PP No. 001 Tahun 1958.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1957
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, dimana Uang Asing dapat diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
Abstrak
Perekonomian
Download file:
PP No. 63 Tahun 1957.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1957
Penetapan Peraturan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Download file:
PP No. 56 Tahun 1957.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1957) Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 21 Tahun 1957 tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1957
Download file:
PP No. 54 Tahun 1957.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1957
Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1957
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 54 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1957) Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957
Download file:
PP No. 021 Tahun 1957.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 72) yang Telah diperpanjang Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah N0.35 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 80)
Abstrak
Perekonomian
Download file:
PP No. 016 Tahun 1957.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1955
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, dimana Uang Asing dapat diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
Abstrak
Perekonomian
Download file:
PP No. 35 Tahun 1955.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1955
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1956
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Download file:
PP No. 34 Tahun 1955.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan