PENGANGKATAJrf DAN PEMBERHEMTIAN PEJABAT DAN PEGAWAI BADAlf LAYANA!f UMUM DAERA.H NOlf PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUKAH SAJCIT U¥t1M DAER.AH XABUPATEl'I BA.RRU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat dan Pegawai Badan layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melnksanakan ketentuan Pasa.1 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman fekms Pengelolaan KeJ.Jangan Sadan
La.yanan Um,..m Daerah, pedu menetapka.n Pl:raturan
Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Pe;abat Pengelola Keuangan Sadan Layanan Umum
Daerah Non Pegawai Negeri Sipi! Pada Rumah Salat
Umum Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi
SeW.tan;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 te-ntang
Pembentuka.n Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembe.ran
• Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor
1822);
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia 1'ahun 1974 Nomor 55, 'I'ambahan
Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia .!'.'omor 3041)
sebagatmana telah diubah dengan Undang-Undang
ten tang
Pemerintahan Daerah Republik (l.embaran Negara
5.
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tem.ang PokokPokok Kepegaww.an (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha.n
Lembaran Negara Republik lndoneaia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk
lndonesw. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk ldonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7.
lndoneaia. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesw. Tahun 2014 Nomor 5587)
sebaga.imana te!ah drubah bebempa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undnng-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lcmbaga
Negara Republ!k lndoneaia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keseha.tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembara.n Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
• Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pera tu ran Perun dang- U ndanga.n
( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 20 I I
Nomor 82, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),
9. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Ngeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Ne&<tnt Repubhk Indonesia Nomor 3093);
I 0. Peraturan Pemerinrah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum
{Lembara.n Nesa.ra Repubhk Indonesia Tahun 2005
Nomor 4ts, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4502) aebagami.ana tel.ah diubnh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 'b,hu.n 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun
2005 Penge\olaan Keuangan Badan Layanan Umum
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
11. Peratu.ran Pemenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pcgav.aJ Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman 'rekms Pengelolaan Keuangan Sadan
Layanan Umum Daemh;
13. Peraturan Menteri Dal&m Negerl Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Senta Negara Republlk Indonesia Tahun 201 l
Nomor 2036];
BABl
KZTEMTUAN UMUM
BABU
MAK.SUD, TUJUAN DAJlf RUA.HO LDfOKUP
BAB lll
PEJABAT PENGELOLA BLUD
BABIV
PBOAWAJ BLUD TIDAK TBTAP
BABV
PEGAWA.l BLttD TETAP
BABVI
PEMBIAYAAN
BAB VII
KETElfTUAN PEl'fUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
nomor 19 tahun 2017
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan menentukan pertumbuhan serta perkembangan anak di kemudian hari;
b. dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integratif;
c. bahwa peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu merupakan keharusan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009; Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016.
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. PENYELENGGARAAN PAUD; 4. PESERTA DIDIK; 5. TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; 6. KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN; 7. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN; 8. SUMBER PEMBIAYAAN; 9. PENAMAAN DAN PENOMORAN; 10. PERIZINAN; 11. PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD; 12. EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN; 13. PERAN SERTA MASYARAKAT; 14. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; 15. SANKSI ADMINISTRATIF; 16. KETENTUAN PERALIHAN; 17. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
-
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2017/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017
ABSTRAK:
: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 ten tang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pernerintah Daerah,
yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan;
b. bahwa peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam Tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan dan
diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor 1822);
?. Undanz-Undanz Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
3. ndang- ndang omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pernbangu nan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405};
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentarig Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 · tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Ta.mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah" Daerah Tahun 2016 - 2021;
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tana Toraja Tahun 2017;
PASAL I
PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (7) an Pasal 18 ayat (2) Perda Kab Grobogan No 19 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Grobogan No 19 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial perusahaan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1990; UU No 19 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2012; Perda Kab Grobogan No 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang indikator dan ruang lingkup dampak negatif, klasifikasi perusahaan program TSP, forum TSP, penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2017
PERBUP Kab. Purworejo No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/No. 19 Seri A Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah:
a. bahwa untuk menjamin efisiensi, efektifitas,
transparansi, akuntabilitas dan tertib pengelolaan
keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 10 Tahun 2017 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor
61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa sejalan dengan paradigma perkembangan
keadaan dan kebutuhan di bidang pengelolaan
keuangan daerah, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditinjau kembali dan diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 61 Seri E Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 10 Seri
E Nomor 9)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
Peraturan yang Dicabut/Diubah
adalah: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 61 Seri E Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 10 Seri
E Nomor 9)
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Besaran Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Sampah melalui Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman di Destinasi Ekowisata Petungkriyono
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan pencapaian target pengurangan Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah sebesar 12.46% (dua belas koma empat puluh enam perseratus) pada Tahun 2020 dari sektor persampahan dan sektor kehutanan dan sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 55 serta Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dipandang perlu mengatur mengenai pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Dan Wadah/Kemasan Makanan Dan Minuman Di Destinasi Ekowisata Petungkriyono;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Wewenang dan Tanggungjawab
Bab V Pengawasan dan Evaluasi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 19 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 27 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak restoran termasuk di dalamnya mengatur tentang objek pajak, pendataan dan pendaftaran objek pajak, bentuk, isi, tata cara pengisian dan penertiban SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak dan saat terutangnya pajak, pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak, pengurangan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pemeriksaan pajak, insentif pemungutan, serta tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
Terdiri dari 32 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017
ABSTRAK:
perkembangan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2016 tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas daerah yang disusun tahun berjalan,
sehingga perlu dilakukan Perubahan. berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Prubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011; Peraturan Meriteri Dalarn Negeri Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 40 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012.
Lampiran Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 19 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 diubah,
sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan
tarif retribusi basil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
'•'
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 223).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.
Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapakan tarif Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut
No
Jenis Produksi Tarif (Rp)
1 Benih Ikan :
- Umur Ikan 2 minggu 300/ekor
- Umur Ikan 3-4 minggu 700/ekor
- Umur Ikan 1 bulan keata.s 1.000/ekor
2 Benih Padi:
- Gabah 1.000/kg
3
Kebun Buah-buahan :
- Rambutan 1.500/kg
- Durian 7.000/ikat
- Jeruk -
4
Penjualan Benur di Balai Benur 5/ekor
5
Durian:
- Tinggi 25 cm/40 cm 20.000.-
- Tinggi 40 cm keatas 25.000.-
6
Durian: 15.000.-
-Tinggi 25 cm/40 cm 25.000.-
- 40 cm keatas
(1) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 201 7
r
• ... • 4 ••
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
