PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN MELALUI PROGRAM DARI LAPORAN KECAMATAN TERBIT AKTA KEMATIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Melalui Program Dari Laporan Kecamatan Terbit Akta Kematian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, perlu adanya peningkatan percepatan penerbitan akta kematian yang mendekatkan pelayanan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan proses pencatatan akta kematian
UU No. 1 Tahun 1974; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; Permendagri No. 19 Tahun 2010; Perda Kab. Karimun No. 20 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Melalui Program Dari Laporan Kecamatan Terbit Akta Kematian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
ABSTRAK:
Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah seeara dini terjadinya komplikasi baik
dalam persalinan ataupun masa nifas, Pemerintah Kabupaten Lahat menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan.
Agar Program Jaminan Persalinan tersebut tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenkes No. 71 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan dana jaminan persalinan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dun bayi baru lahir melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran. Diatur tentang sasaran dan tujuan, penyelenggaraan jampersal, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 20 Tahun 2017
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 393
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
ABSTRAK:
a. Dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan efektifitas dalam penyelesaian tugas-tugas pekerjaan di luar jam kerja, perlu diatur ketentuan kerja lembur dan pemberian uang lembur kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2006;
UU No. 5 Tahun 2014;
UU No. 9 Tahun 2015;
PP No. 6 Tahun 1988;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 79 Tahun 2005;
PMK No. 125/ PMK.05/ 2009;
Permendagri No. 21 Tahun 2011;
PERDA Kabupaten Bima No. 6 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Bima No. 2 Tahun 2016;
PERDA Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur; Pembayaran Uang Lembur; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 20 Tahun 2017
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensidan efektifitas
serta untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan
Kantor Penghubung Pemerintah Ka bu paten
Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta, maka perlu
ditetapkan tata cara penyetoran penerimaan hasil
pendapatan asli daerah dan pertanggung jawaban
operasional pada Kantor Penghubung di Jakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Tata Cara
Penyetoran Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional
pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten dan
Kepulauan di Jakarta.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi;
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuka
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5
Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
13.Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Pengelolaan Kantor Penghubung
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di
Jakarta.
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA OPERASIONAL
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 20 Tahun 2017
TATA CARA - PENGANGGARAN - PELAKSANAAN - PENATAUSAHAAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAPORAN - MONITORING DAN EVALUASI - HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran,Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan Perbup Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir demgan Perda No. 3 Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih meningkatan kualitas dan
kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara dan untuk transparasi serta pemerataan dalam
pembayaran jasa pelayanan yang berdasarkan pada
beban tugas maka diperlukan pengelolaan dana
pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati nomor 19 tahun 2016 tentang Pemanfaatan
Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa
Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara;
Undang - undang nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Uodang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK 05/
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan atas peraturan bupati jepara nomor 19 tahun 2016 tentang pemanfaatan dana pendapatan bersumber dari jasa layanan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat kabupaten jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci No. 19 Tahun 2017
PEDOMAN - PENGELOLAAN - TATA CARA - PEMBAGIAN DAN PENETAPAN - RINCIAN PRIORITAS - PENGGUNAAN DANA DESA - TAHUN 2017 - perubahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN,TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017
ABSTRAK:
Sehubungan dengan surat Kepala KPPN Sungai Penuh Nomor S-681/WPB.06/KP.03/2017, tanggal 26 Oktober 2017 perihal Permintaan Penyesuaian (Revisi) Kepala Daerah, Perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Agar penyaluran Dana Desa dapat dilakukan sesuai dengan waktu dan tahapannya, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2017; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015; Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016; Permendes PDTT No. 4 Tahun 2017; PMK No 49/PMK.07/2016; PMK No. 50/PMK.07/2017; PMK No. 112/PMK.07/2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 15 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 59 Tahun 2016; Perbup No. 3 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Kulon Progo No.53 Tahun 2015 ttg Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2016 telah ditetapkan Pedoman Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015.
Materi Pokok :
Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (3) huruf e diubah serta ayat (5) dihapus, Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, Ketentuan Pasal 19 diubah, Judul BAB VIII diubah, Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Merubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Jumlah halaman : 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2017
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lampung Utara tentang Uraian Tugas dan Tata
KeIja Badan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Lampung Utara
UU No.28 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 2002, UU No.16 Tahun 2006, UU No.24 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005,PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.46 Tahun
2008, PermenPAN&RB No.15 Tahun 2009, Permendagri No.20 Tahun 2011, Permendagri No.70 Tahun 2011, Permendagri No.50 Tahun 2015, PERDA No.5 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Dan
Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Halaman 87
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Islamic Centre Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dengan bertambahnya fasilitas di Gedung Islamic Centre
dan terjadinya kenaikan tarif listrik serta untuk menutupi biaya
pengeluarannya, maka tarif retribusi pemakaian Gedung Islamic
Centre perlu untuk dinaikkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tarif Retribusi
Pemakaian Gedung Islamic Centre Kabupaten Kolaka yang baru;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2..014_ .N.9J'!10r
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
BESARNYA TARIF PEMAKAIAN GEDUNG
BAB III
FASILITAS KELENGKAPAN PEMAKAIAN GEDUNG
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
