Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.676 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang DiKenakan Bea Keluar

Download :
Nomor 46 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 46 Tahun 1960

Perubahan Nama Dan Kedudukan Hukum Serta Pemindahan Tempat Kedudukan "N.V. Nederlandche-Indische Aardolie Maatschaapij"

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
perpu 046 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2017

Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perpres Nomor 47 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2018

Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Download :
Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah :

Permen ESDM No. 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2014

Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Klilogram

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERGUB_48_2014.pdf

Abstrak

TENTANG-HARGA-ECERAN-TERTINGGI-LPG-TABUNG-3-KLILOGRAM

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2014/No.48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Klilogram

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada titik serah di Sub Penyalur (Pangkalan); b. bahwa Surat Mentcri Encrgi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 2899/12/MEM.M/2014 tanggal 30 April 2014, hal Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram; c. bahwa untuk menyikapi adanya kenaikan ongkos angkut akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, Kenaikan Upah Minimum Regional scna kenaikan pcndapatan masyarakat di Provinsi Bali; d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 I 4
Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
4 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019

Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Download :
PP Nomor 48 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017

Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral

Download :
Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 48 Tahun 2014

Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak

bbm bersubsidi-pengendALIAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

ABSTRAK:

a. bahwa bahan bakar minyak tertentu merupakan komoditas strategis dan Vital yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga Pemerintah Daerah wajib menjamin kelancaran dan keamanan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu di di daerah; b. bahwa bahan bakar minyak tertentu di jual secara bebas dan tidak terkendali dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga tidak sesuai peruntukkannya, dan rentan pula terhadap bahaya kebakaran sebagaimana yang pernah terjadi di Kabupaten Kutai Timur hingga merenggut korban jiwa; c. bahwa dengan pertimbangan huruf b di ataş, serta bersubsidi di daerah, terbatasnya kuota bahan bakar minyak untuk Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu mengatur Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak Tertentu dengan Peraturan Bupati;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PERMEN ESDM No. 34 Tahun 2014; Peraturan BPH Migas No. 5 Tahun 2012.
Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan Usaha Hilir. BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya Wajib menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume, dengan harga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk transportasi jalan berlaku untuk: a. kendaraan dinas; dan b. mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah. Apabila terjadi kelangkaan atau antrian pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Badan Usaha dapat melakukan pengendalian dengan cara membatasi jumlah pembelian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.
11 hlm. 9 lamp.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2018

Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 4 Tahun 2017 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Download :
Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.