PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 65 TAHUN 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DA ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
ABSTRAK:
- Bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 selain untuk meningkatkan kesejahteraan yang memadai untuk pimpinan dan anggota Dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Utara yang diberi mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.
- Bahwa keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan amanat rakyat tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak dan lembaga lain yang dapat memberi manfaat secara signifikan dan memihak kepada kepentingan rakyat dan daerah sehingga diperlukan pengaturan yang mengakomodir penyediaan anggaran untuk kelompok paka atau tim ahli dan tenaga ahli fraksi maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 62 Tahun 2017; Qanun Aceh Utara No 7 Tahun 2017; Perbub Aceh Utara No 65 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini melakukan perubahan pada Pasal 1; Pasal 24; Pasal 25; BAB IIIA Ketentuan Lain-lain; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2018
pengenaan pajak kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR DI LUAR MEKANISME SAMSAT
ABSTRAK:
pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar di luar mekanisme samsat
1. undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak
2. undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004
3. undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengendalian pajak
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2018 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2018
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar di luar mekanisme samsat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TA 2019
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TA 2019
UU NOMOR 6 TAHUN 2014;
PP NOMOR 43 TAHUN 2014;
PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016;
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018;
PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2018
PERATURAN INI MENGATURN TENTANG KETENTUAN UMUM; PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI KELAPA DESA DAN PERANGKAT DESA; TUNJANGAN KEDUDUKAN, BIAYA OPERASIONAL DAN TUNJANGAN LAIN-LAIN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 31 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan
Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Transmigrasi,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan
Transmigrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pelaksanaan Transmigrasi (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 5 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 29);
peraturan ini mengenai peraturan pelaksanaan peraturan daerah provinsi jawa timur no. 6 tahun 2013 tentang pelaksanaan transmigrasi. pelatihan ini meliputi : ketentuan umum ; transmigrasi terintegrasi dengan akad ; peran serta masyarakat ; ketentuan penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
jumlah 6 halaman + lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. bahwa Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).
Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Aplikasi Mobile Informasi ANggaran Banda Aceh Gemilang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran dalam wilayah Kota Banda Aceh dan untuk memudahkan analisis serta evaluasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran perlu aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG);
bahwa aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG) merupakan sebuah system berbasis Mobile yang menyajikan informasi terkait data anggaran yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh, data realisasi pada tahun lalu dan tahun anggaran berjalan serta data anggaran yang masih dalam proses penyusunan ataupun pembahasan sebagai bahan rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dalam penggunaannya dipandang perlu mengatur aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG).
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 61 Tahun 2010; Kepres No. 20 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Mobile Informasi ANggaran Banda Aceh Gemilang, Prosedur Integrasi Data, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TUNTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa Negara berkewajiban mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap
penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan menjamin pemenuhan hak-hak penduduk di Kabupaten Bondowoso, perlu diselenggarakan kegiatan inovatif melalui Gerakan
Administrasi Kependudukan Tuntas.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Bondowoso (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 12); 7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 82 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata KeIja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 82).
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 belum mengakomodir TPP ke 13 (ketiga belas) dan TPP ke 14 (empat belas), maka perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017;
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 50 Tahun 1992, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 41 Tahun 2009, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 69 Tahun 2010, PP Nomor 46 Tahun 2011, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 19 Tahun 2018, Perpres Nomor 52 Tahun 2009, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permenkeu Nomor 52/PMK.05/2018, Permenkeu Nomor 54/PMK.05/2018, Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010, Peraturan Walikota Nomor 1C Tahun 2011, Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017, Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomr 64 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu tentang TPP, TPP ke 13 dan TPP ke 14
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN perlu disusun pedoman pengendalian gratifikasi
UU No.33 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Perpres No.55 Tahun 2012; Permenpan RB No.52 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud, tujuan dan prinsip, Pengendalian gratifikasi, Unit pengendalian gratifikasi, Sosialisasi dan diseminasi, Perlindungan pelaporan gratifikasi, Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
14 hlm (19 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
