Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.354 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 15 Tahun 2014

PENTAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA_15_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 15 Tahun 2018

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota Tanjungbalai

Kependudukan dan Perkawinan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Nomor 15 Tahun 2018 (1).pdf

Abstrak

Rumah - PENDUDUK

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.15/2018

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota Tanjungbalai

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni pada Lingkungan yang sehat, aman, harmonis serta berkelanjutan, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pemerintah daerah.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 69 Tahun 1996; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 88 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Permen Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013; Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2015; Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2017; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah dengan program perumahan yang diselenggarakan oleh pemerimtah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
12 Hlmn; Lampiran 10 Hlmn.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004

Penataan Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
2004_15 PENATAAN BANGUNAN.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011

Bangunan Gedung

Administrasi dan Tata Usaha Negara Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA Nomor 15 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2022

Pusat Belajar Guru

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pendidikan

Download :
PERBUP 15 2022.pdf

Abstrak

Pendidikan-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2022/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Belajar Guru

ABSTRAK:

bahwa Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas Guru; Dan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Belajar Guru.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009.
Ketentuan Umum, Pelaksana, Program Layanan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2021

Pembinaan Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perda Sleman Nomor 15 Tahun 2021.pdf

Abstrak

jasa konstruksi

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2021/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dinamika penyelenggaraan Jasa Konstruksi memerlukan upaya pembinaan melalui penataan dan penguatan kembali kelembagaan, pengelolaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi, agar dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan berdaya saing; c. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembinaan; Peran Serta Masyarakat; Forum Jasa Konstruksi; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Halaman: 12 hlm, Lampiran: 3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 15 Tahun 2012

Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.docx

Abstrak

BANGUNAN GEDUNG

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/NO.90 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa untuk mengendalikan pembangunan di Kabupaten Lamandau agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka perlu dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG; BAB III PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG; BAB IV PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG; BAB V PERIZINAN BANGUNAN; BAB VI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG; BAB VII PEMBINAAN; BAB VIII PERAN MASYARAKAT; BAB IX PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA; BAB X PENYIDIKAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIII PERATURAN PERALIHAN; BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2012.
95 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 15 Tahun 2010

SISTEM DAN PROSEDUR TETAP PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern

Download :
SALINAN PERWAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PROTAP KIOS TERMINAL.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 15 Tahun 2008

Pemberian Surat Izin Mendirikan Bagunan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka Barat No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2008_15.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2014

Standar Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
NO 15.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2010.