Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.308 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 162 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 163 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 164 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 165 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 41 Tahun 1963 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 200) Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis
  2. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 166 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 167 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 168 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 169 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 170 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 171 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan