PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.831 peraturan dalam 0,06 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 98 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 97 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 89 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 88 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 85 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Bengkulu Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan