Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.813 peraturan dalam 0,019 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020
Kawasan Konservasi Perairan Gili Banta Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2005 tentang Penanggung Jawab Program Pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN)
Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2014
Penugasan Pejabat Eselon I Untuk Menjawab Sanggahan Banding Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2016 Tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permen KKP No. 9/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permen KKP No. 39/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, Dan Kontaminan Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tahun 2010
Minapolitan

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017
Penetapan Pelabuhan Perikanan Kalianda Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kalianda Di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 42/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-Undangan Kelautan Dan Perikanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 6 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan