Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.052 peraturan dalam 0,016 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 66 Tahun 1983 tentang Penyediaan Pelumas Dan Penanganan Pelumas Bekas
Download file:
KEPPRES NO 18 TH 1988.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Persetujuan Atas Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 97 Tahun 1996 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri
Download file:
KEPPRES NO 3 TH 1988 (LAMPIRAN).pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1987
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Download file:
KEPPRES NO 53 TH 1987.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1987
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
KEPPRES NO 16 TH 1987.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Pokok-Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
KEPPRES NO 56 TH 1985.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
KEPPRES NO 56 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam Dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
KEPPRES NO 7 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Likwidasi Proyek Superfosfat Cilacap
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Keppres No 52 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Penetapan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Sebagai Perusahaan Yang Dapat Menarik Dan Menerima Iuran Pembiayan Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Keppres No 07 TH 1981.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Keppres No. 39 Tahun 1979
Mengubah sebagian
  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1979 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 Tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dan Eksportir Kayu
    pasal 1
Download file:
Kep.Pres No. 48 Tahun 1977.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan