PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.389 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
APBD APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 39 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Permenakertrans Nomor PER.18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaaan dan Ketransmigrasian
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
    Mencabut Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 45
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran
  2. Permenkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi
  3. Permenkominfo No. 24/PER/M.KOMINFO/5/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran
  4. Permenkominfo No. 39/P/M.KOMINFO/12/2008 Tahun 2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 47/P/M.KOMINFO/11/2009 tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan