Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.710 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Diubah dengan
  1. PMK No. 2/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Mengubah
  1. PMK No. 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Download file:
PMK Nomor 65 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Download file:
PMK Nomor 213 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Download file:
PMK Nomor 216 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.011/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
Download file:
PMK Nomor 3 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 231 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.010/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Ketentuan Mengenai Batasan Kewajiban Bagi Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistrikan
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 173/KMK.06/2002 tentang Rasio Pinjaman Terhadap Modal Sendiri Dan Batas Waktu Untuk Memulai Kegiatan Usaha Bagi Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Ketenagalistrikan
Download file:
PMK Nomor 121 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 08/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012
Download file:
PMK Nomor 183 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.02/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Diubah dengan
  1. PMK No. 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi
Download file:
PMK Nomor 79 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
2011 PMK 222.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.02/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Diubah dengan
  1. PMK No. 3/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
  2. PMK No. 64/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Mencabut
  1. PMK No. 215/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Download file:
2011 PMK 218.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan