Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.354 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 14 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2015

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perda NO 14 TAHUN 2015_SARPRAS DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN .pdf

Abstrak

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN - PENYERAHAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2015/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan

ABSTRAK:

Bahwa pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah kota Ambon, perlu diatur, ditata, dan dikelola secara berkelanjutan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Penjelasan 3 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 14 Tahun 2014

TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERWALI TATA KELOLA JASA KONSTRUKSI.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dan Bangunan Gedung Yang Didanai Melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda No.14 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 14 Tahun 2013

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA NO 14.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 14 Tahun 2006

Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda deli serdang no.14 thn 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2017

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN, PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERWAL Batam 14 2017.pdf

Abstrak

UPT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2017/No.521

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN, PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

ABSTRAK:

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan guna melaksanakan pelayanan umum bangunan gedung dan menara, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara Pasca Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi fungsi dan jabatan struktural UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam, dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam, maka dengan demikian fungsi pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara di Kota Batam perlu dibentuk UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 ; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara Pasca Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi fungsi dan jabatan struktural UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam, dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
19 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Abstrak

konstruksi-infrastruktur

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD NOMOR 9/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan dan pertumbuhan perumahan dan permukiman di Kota Madiun semakin pesat, sehingga kebutuhan atas prasarana, sarana, dan utilitas sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dan bagian yang terpisahkan dengan perumahan dan permukiman semakin mendesak untuk dipenuhi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Materi Pokok berisi tentang Penyediaan, Pengelolaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
16 Halaman + Penejelasan (5 halaman)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERWAL NOMOR 14 TAHUN 2021 TTG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI.pdf

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2021/No.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013
peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
72 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008

Penyelenggara Menara

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
2008_14.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.