PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.196 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  2. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  2. Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Mengubah
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan