Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.813 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 Tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mengubah :

Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 Tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Permen KKP No. PER.23/09/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan
Permen KKP No. PER.10/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 22 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018

Penetapan Pelabuhan Perikanan Dobo Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 64 tahun 2020.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021

2020

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 64/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1667, jdih.kkp.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
Mengatur tentang ketentuan umum, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun 2021 kepada gubernur, Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah, Pelimpahan dan/atau Penugasan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, kewajiban penyampaian laporan pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan intern, penarikan kembali pelimpahan dan/atau penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
15 halaman

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pelepasan Abalon (Haliotis Squamata) Hasil Domestikasi

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 22 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp.)

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 56/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Download :
Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kotabaru

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP nomor 41 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 38 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Red (Scleropages Formosus)/Siluk

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2010 Tahun 2010

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. PER.06/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

Download :
Permen KKP Nomor 21 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 86/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Mencabut :

Permen KKP No. PER.48/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Download :
Permen KKP Nomor 25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2015.