Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.365 peraturan dalam 0,036 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 39.2 Tahun 2020

Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Download file:

Perbup Sleman Nomor 39.2 ...a Telekomunikasi.pdf

imb-menara telekomunikasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39.2, BD.2020/NO.39.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketertiban perizinan bangunan menara telekomunikasi, perlindungan, dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan pembaruan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bagi menara telekomunikasi yang telah berizin; b. bahwa berdasarkan Pasal II ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bupati dapat memberikan dispensasi pengajuan IMB bagi menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dan telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Pemberian dispensasi pengajuan IMB diatur oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011;
Materi Pokok : Kemudahan Pelayanan Perizinan Pembaruan IMB, Prosedur, Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 8 HLM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2011 Tahun 2011

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Mencabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing

Download file:

PermenPU05-2011.pdf

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 Tahun 2012

Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BI No. 21/10/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Mencabut

Peraturan BI No. 7/16/PBI/2005 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Download file:

Peraturan BI No. 14-13-PBI-2012.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 Tahun 2014

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 24/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha d Bidang Pekerjaan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download file:

PermenPUPR22-2014.pdf

PermenPUPR22-2014.zip

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18B Tahun 2012

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

Abstrak

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

5072PERWALI_NO_18-B_TAHUN_2012.pdf

blud - STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18B, BD.2012/NO.71

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Griya Layak Huni sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan WaJikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa guna kelancaran dan efektifitas kerja. maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, monitoring dan evaluasi, standar pelayanan minimal, indikatir pelayanan minimal, rencana pencapaian SPM.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
15 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 57A Tahun 2018

Penyelenggaraan Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2018perwal3375057A.pdf

pelayanan publik

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57A, BD. 2018/No.57A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988.
Peraturan ini memuat mengenai layanan konsultasi publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kota tegal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2002.
5 hal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 Tahun 2013

Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Permentan Nomor 117 Tahun 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 47.1 Tahun 2015

Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Sleman No. 47.1 Ta... Penunjang Medik.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2020 Tahun 2020

Perizinan Biro Administrasi Efek

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/1996 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek, beserta Peraturan Nomor VI.B.1 yang merupakan lampirannya

Download file:

Peraturan OJK No. 9 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 9 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2014 Tahun 2014

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 05/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Download file:

PermenPU10-2014.pdf

PermenPU10-2014.zip

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.