Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

Menemukan 10.937 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka LKPP No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mengubah

Perka LKPP No. 1 Tahun 2012 tentang Standard Operating Prosedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka LKPP No. 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diubah dengan

Perka LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mengubah

Perka LKPP No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka LKPP No. 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan KPPU No. 04/KPPU/KEP/I/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Download file:

Peraturan-KPPU-Nomor-1-Tahun-2014.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nomor 11/BURT/DPRRI/I/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Tanaga Ahli dan Asisten Anggota DPR RI

Download file:

Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2014.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Tertib

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Diubah dengan

Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Mencabut

Peraturan DPR Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Peraturan Tata Tertib

Download file:

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Tertib

Abstrak

Protokoler

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib

Download file:

Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Abstrak

Narkotika

Download file:

Peraturan MA Nomor 01-PB-MA-III Tahun 2014.pdf

Narkotika - korban penyalahgunaan narkotika - lembaga rehabilitasi

2014

Peraturan Mahkamah Agung NO. 1/PB/MA, BN 2014 (465): 13 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Mahkamah Agung tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

ABSTRAK:

Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 Tahun 1995; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 16 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 35 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 48 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2012: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun `1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2012; dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016.
Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2014.
Lampiran file: 14 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 14)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perma Nomor 5 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2014.