Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sistem jaminan sosial nasional yang diantaranya
berupa Program Jaminan Kesehatan Nasional
merupakan program negara yang bertujuan
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat pada umumnya dan bidang
kesehatan pada khususnya;
bahwa dalam rangka persiapan menuju Program
Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai salah satu
bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang terhadap penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada,
maka perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang dicabut.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan kepada masyarakat secara luas dan
nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek pengelolaan
keuangan yang sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Semarang sebagai Badan Layanan Umum
Daerah;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan untuk memenuhi persyaratan
administrasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai
Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah maka perlu adanya
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemeritah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang yang meliputi Syarat Administratif, Pengelolaan Keuangan Unit Kerja BLUD Puskesmas, Asas Umum Dan Struktur Anggaran Unit Kerja Blud Puskesmas, Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Unit Kerja Blud Puskesmas, Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan Unit Kerja BLUD Puskesmas, Dewan Pengawas, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Unit Kerja BLUD Puskesmas, Pegawai, Remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis dan materi muatan peraturan di desa, peraturan desa, evaluasi dan klarifikasi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, teknis penyusunan, penyebarluasan peraturan di desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2016/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkan Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung No. 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
Mengubah
PERBUP Kab. Bandung No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 51 Tahun 2016
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2016/No. 51 Seri E Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa da1aJn rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan
pencegahan dan pemberantasan tindak pKlana
korupsi di tingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo, perlu dilaksanakan pengendalian
terhadap pemberian dan penerimaan gratiflkasi; bahwa dalam rangk.a memberikan acuan dalam
pelaksanaan pengendalian gratifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu disusun dan diatur
pedoman pengendalian gratitikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Punrorejo yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasatkan pertimbangan sehagaimana
dimaksud pe.da huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
PasaJ 18 ayat (6) Undeng-Undang Dasar Negara Republik Jndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tuhun 1999;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2016 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa guna peningkatan kinerja dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Ru.mah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti karena sudah
tidak sesuai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umtun Daerah
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indobesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008,Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
28 Tahun 2004; Permenpan/02/M.Pan /I/2007; Permen Keuangan No 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
102/M.Pan/I/Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Repu blik lndonesia Nomor 6
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2007; Peratu.ran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
920/Menkes/Per/XII/1986; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
159b/Menkes/SK/ Per/11/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
228/Menkes/SK/ /III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
129/Menkes/SK/ll/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/Menkes/SK/IV /2005; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Ruang linglrup Peraturan Bupati ini adalah:
a. mengatur Hubungan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit
Umum dengan RSUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; dan
b . mengatur pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, sistem
pengelolaan keuangan, pelaporan dan sistem pengawasan dalam
penyelenggaraan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By
Laws ) RSUD Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 51 Tahun 2016
tata cara pengalokasian, penggunaan alokasi dana desa, siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, dan tunjangan badan permusyawaratan desa ta 2017
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2016/No.302
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa, SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa, SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2017 termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, maksud, tujuan dan prinsip, prosedur pemberian ADD, perhitungan ADD, penggunaan ADD, SILTAP dan tunjangan, penatausahaan penggunaan ADD, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Terdiri dari 59 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 50 Tahun 2016
pEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/No. 50 Seri E Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebe.b terjadinya korupsi,
kolusi, dan nepotisme di Daerah adalah adanya
benturan k.epentingan yang dilakukan oleh
penyelenggara pemerintah daerah; bahwa dalam rangka menuju tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan
transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas
dari benturan kepentingan; bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi
penyelengara pemerintah daerah dalam
memahami, mencegah dan mengatasi benturan
kepentingan, perlu disusun dan diatur pedoman
penanganan benturan kepentingan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf at huruf b, d.an huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan pemerintah kabupaten purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara den Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan pemerintah kabupaten purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
