Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.381 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 74 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute - Dongkala Dalam Wilayah Kabupaten Bombana

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERBUP NO 74 TAHUN 2022.pdf

tarif

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute - Dongkala Dalam Wilayah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa · angkutan penyeberangan dengan memperhatikJ kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungari hidup usaha, perlu adanya penetapan tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dJ barang/hewan bagi kendaraan yang menyeberang dalam wilayah Kabupaten Bombana; b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiJ Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, maka perlu mengatur pengenaan Tarif Angkutan Penyeberangan LintaJ Kasipute-Dongkala dalam Wilayah Kabupateri Bombana; \ b. lbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanci dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-DongkalJ dalam Wilayah Kabupaten Bombana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME PENETAPAN DAN EVALUASI TARIF BAB III PEMBAGIAN GOLONGAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 69 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga

Download file:

Perbup pbg_69_2022.pdf

tarif angkutan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2022/NO.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau, maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional; bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang mulai berlaku pada tanggal 3 September 2022, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga perlu dicabut dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/Mg.01/Mem.M/2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Besaran Tarif Bab III Pembinaan dan Pengawasan Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2016 dicabut.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 65 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Wakatobi No. 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi

Download file:

PERBUP NO. 65 TAHUN 2022.pdf

SUSUNAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyederhanaan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten W akatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 48)
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus_ Lintasan Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis

Download file:

41417452083Nomor_59_-_2022_E.pdf

Angkutan-Penyeberangan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD. 2022/No. 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kesinambungan angkutan penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran di Kabupaten Bengkalis, perlu. penyesuaian besaran tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas. penyeberangan Air Putih-Sungai Selari.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Jenis Dan Besaran Tarif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus-Lintasan Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 55 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERBUP NO 55 TAHUN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 55

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran penyelengaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat desa, pelu mengatur tarif angkutan penumpang umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubkik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lemabaran Negara Republik Indonesua Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Struktur Pembentuk Tarif BAB IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
14 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERBUP NO 54 TAHUN 2022.pdf

penetapan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek , maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Kajian Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Konawe Kepulauan guna meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan; b. bahwa sesuai dengan visi-rnisi Bupati Konawe Kepulauan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 untuk Menuju Wawonii Berkembang, Kompetitif dan Tangguh Berbasis Lingkaran Hati Emas Tahun 2026, maka perlu adanya penetapan trayek angkutan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lemabaran Negara Republik Indonesua Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu-blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Trayek Angkutan Umum BAB III Tarif BAB IV Pengawasa, Pelaporan dan Evaluasi BAB V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat Koordinator

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download file:

2022-Peraturan Bupati Tul...or 53 Tahun 2022.pdf

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT PERAWAT DESA DAN PERAWAT KOORDINATOR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat Koordinator

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi keija dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya agar peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu didukung dengan kineija dan kualitas tenaga kesehatan perawat desa dan perawat koordinator; untuk mendukung kineija perawat desa dan perawat koordinasi agar dapat berjalan baik, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perlu memberikan bantuan transport kepada perawat desa dan perawat koordinator; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat koordinator.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 26 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat Koordinator

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
5 hlmn

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Sektor Transportasi

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP NO 53 TAHUN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Sektor Transportasi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi disektor transportasi,Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu melakukan pemberian Subsidi angkutan umum di daerah; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sektor transportasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022 pasal 2 huruf c, tentang Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum di Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
BAB I Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan BAB II Bentuk Subsidi dan Kerja Sama BAB III Kriteria Penerima Subsidi dan Jenis Angkutan BAB IV Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran BAB V Penganggaran BAB VI Monitoring dan Evaluasi BAB VII Pelaporan BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 48 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kepelayanan Kepelabuhanan dan Perairan

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018.pdf

PERAIRAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD. 2022/No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya tarif jasa kepelabuhanan/jasa tambat kepada operator kapal maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kepelabuhanan dan Perairan, perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Tahun 2021;
Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kepelayanan Kepelabuhanan dan Perairan (Berita Daerah Kabupaten Kepualauan Meranti Tahun 2018 Nomor 58) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 44 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Banyumas

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 500/369/Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perbup 44 Tahun 2022 ttg ...dan Angkudes-1-9.pdf

Angkutan - kota - perdesaan - tarif

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Tahun 2022 No. 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bupati menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 500/369/Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas; bahwa dengan adanya perubahan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya operasional di bidang usaha angkutan penumpang umum, maka Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif penumpang angkutan kota dan perdesaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 500/369/Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas dicabut.
.
9 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT