Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub No 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap (BTPT) Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 59 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Karawang No. 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Indikator Kinerja Pegawai Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Indikator Kinerja Pegawai Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 58 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Semarang No. 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014
standarisasi biaya kegiatan, honorarium, pemeliharaan, persewaan dan standarisasi harga barang/jasa
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD.2013/NO.58
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 maka dipandang perlu menetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur beberapa ketentuan tentang standarisasi biaya kegiatan, honorarium, pemeliharaan, persewaan, dan standarisasi harga barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
me~pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 57 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Karawang No. 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Karawang
PERBUP Kab. Karawang No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2013
KRITERIA - PEMBERIAN - TUNJANGAN - KOMPENSASI - BAGI - SEKRETARIS - DESA - YANG - TIDAK - DIANGKAT - MENJADI - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - (PNS) - DI - WILAYAH - KABUPATEN - PANGANDARAN
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Wilayah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati dan diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 50 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2008; Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007; Perda Kab. Ciamis No. 7 Tahun 2007; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil (PNS) di Wilayah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sekretaris Desa yang Tidak Diangkat Menjadi PNS; Kriteria dan Besaran Tunjangan Kompensasi; Ketentuan Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 50 Tahun 2013
tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah berdasarkan kelangkaan profesi yang bertugas pada puskesmas se-kabupaten boalemo tahun anggaran 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2013/NO.441
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasila Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Kelangkaan Profesi Yang Bertugas Pada Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.32 Tahun 1996; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kab.Boalemo No.3 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2009; Perda Kab.Boalemo No.7 Tahun 2008; Perbup Boalemo No.27 Tahun 2009; Perbup Boalemo No.65 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.6 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Boalemo No.21 Tahun 2013; Perbup Boalemo No.46 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah berdasarkan kelangkaan profesi yang bertugas pada puskesmas se-kabupaten boalemo tahun anggaran 2013 termasuk didalamnya mengatur tentang penerima tpp, jenis tpp, besaran tpp pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2013
perbup - STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2013/No.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014
terdapat kesesuaian dan kepastian hukum dalam
pelaksanaannya, perlu disusun standarisasi yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi
Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; . Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013
Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
