Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.941 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download file:

PP 29 Tahun 2017.pdf

Pembayaran - Penyerahan - Barang - Ekspor - Impor

2017

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29, LN. 2017 No. 167, TLN No. 6102, LL SETNEG : 7 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Dalam PP ini diatur mengenai cara pembayaran barang, cara penyerahan barang, dan pengawasan. Pembayaran Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran fixrar, Letter of Credit atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya. Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara penyerahan Free on Board (FOB), Cost and Freight (CFR), Cost, insurane and Freight (CIF), atau cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan cara pembayaran Barang tertentu dan cara penyerahan Barang tertentu dalam kegiatan Ekspor dan Impor dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Gubemur Bank Indonesia, menteri teknis dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 1 Tahun l982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Latu Lintas Devisa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1985 tentang perubahan PP Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PP 20 Tahun 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Download file:

PP Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

Download file:

PP Nomor 85 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean

Diubah dengan

PP No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Mencabut

PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
PP No. 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
PP No. 43 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Download file:

PP Nomor 81 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Impor Dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Download file:

PP Nomor 69 Tahun 2015.pdf

2015

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 69, LN. 2015 No. 211, TLN No. 5739, LL SETNEG : 9 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRAK:

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a) ketentuan mengenai pembebasan dari pengenaan PPN terhadap alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI, Polri, dan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI, dan Polri dalam Pasal 1 angka 1; b) Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6; c) ketentuan mengenai pembebasan dari pengenaan PPN terhadap alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI, Polri dalam Pasal 2 angka 2; d) Pasal 2 angka 5, angka 6, dan angka 7; dan e) Pasal 3 angka 1, angka 2, dan angka 3, PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 67 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Download file:

PP Nomor 15 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 86 Tahun 2014.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Download file:

PP Nomor 10 Tahun 2014.pdf

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.