Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.832 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1966

• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu

Pernyataan Pembangunan Proyek Balai Ibukota Jakarta Sebagai Proyek Mandatoris Dan Proyek Vital

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Kepres No.55 Tahun 1966.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1966

• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu

Proyek Bahan Peledak

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Kepres No.39 Tahun 1966.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 333 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Proyek Angkutan Laut Sebagai Proyek Nasional Pertahanan Negara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Keppres No 333 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Proyek Perbaikan Landasan Terbang Pangkalan Angkatan Udara Adisucipto

Abstrak

BUMN Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Keppres No 229 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 240 Tahun 1963

Pengangkatan Owner, Ketua Team Pengawas Teknik, Dan Designer Dan General Kontraktor Pada Proyek Pembangunan Wisma Nusantara

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Keppres No 240 Tahun 1963.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kebijakan Pemerintah Koperasi, UMKM

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 2022.pdf

PERCEPATAN - PENINGKATAN - PENGGUNAAN - PRODUK - DALAM NEGERI - USAHA MIKRO - USAHA KECIL - KOPERASI - GERAKAN NASIONAL - BANGGA BUATAN INDONESIA - PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAh

2022

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 15 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini diinstuksikan kepada: 1) para menteri Kabinet Indonesia Maju; 2) Sekretaris Presiden; 3) Kepala Staf Kepresidenan; 4) Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 5) Jaksa Agung Republik Indonesia; 6) Panglima Tentara Nasional Indonesia; 7) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8) Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9) Para Gubernur; dan 10) Para Bupati/Wali Kota
Inpres ini berisi instuksi antara lain untuk: 1) menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; 2) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan 3) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Abstrak

APBN Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Refocussing - Kegiatan - Realokasi Anggaran - Pengadaan - Barang dan Jasa - Percepatan - Penanganan - Corona - Virus - Disease - 2019 - Covid 19

2020

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

ABSTRAK:

Dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
-
Inpres ini mengatur mengenai instruksi kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, para bupati/walikota, dan lain-lain yang ditentukan dalam Inpres ini untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. Percepatan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Inpres 2 Tahun 2009.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1988

• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1988.pdf

TATA CARA - PENGADAAN - BARANG DAN JASA

1988

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRAK:

Tata cara pengadaan barang dan jasa merupakan bagian yang penting daripada usaha untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan Departemen dan berbagai instansi Pemerintah, Bank-bank milik Pemerintah, serta Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan pengawasan pembangunan; Para Menteri; Panglima Angkatan Bersenjata Republik indonesia; Jaksa Agung; Gubernur Bank Indonesia; Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; Para Gubernur KDH Tingkat I; Para Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II; Para Pimpinan Bank-bank milik Pemerintah; Para Pimpinan Badan-badan usaha milik Negara untuk menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dibantukan oleh kantor, Berupa kerja atau proyek dilingkungan masing-masing.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1988.
Lampiran file: 2 hlm.

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 1966.