Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1965

Menemukan 436 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 394 Tahun 1965
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Badan Perencanaan Dan Penelitian Pembangunan Kompartemen
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 394 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 393 Tahun 1965
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Mengangkat Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi Sebagai Anggota Dewan Sandang Nasional
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 393 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 392 Tahun 1965
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Pengangkatan Ir. Soemarto Direktur Muda Teknik Televisi Sebagai Anggota Dewan Televisi Mewakili Departemen Penerangan
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 392 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 391 Tahun 1965
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Pembubaran Pengurus Dan Pengawas PT Departemen Store Indonesia “Sarinah”, Pengangkatan Para Anggota Pengurus Dan Pengawas
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 391 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 390 Tahun 1965
Ketentuan Tentang Organisasi Penyelenggaraan Proyek Menara Bung Karno
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Keppres No 390 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 389 Tahun 1965
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 338 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Panitia Perencanaan Pembangunan Ancol Dan Pembentukan Kembali
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 338 Tahun 1960 tentang Panitia Perencana Pembangunan Ancol
Download file:
Keppres No 389 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 388 Tahun 1965
Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federasi Jerman Barat Tentang Kredit
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 388 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 387 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pengangkatan Sudono Purwodihardjo, S.H. Pegawai Tinggi Keuangan Tingkat I Sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan Urusan Pendidikan Dan Pembinaan Mental
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 387 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 386 Tahun 1965
Penugasan Ketua Anggota Delegasi Ke Kuba Untuk Menghadiri Sidang Konperensi Organisasi Setiakawan Asia Afrika Dan Amerika Latin
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 386 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 385 Tahun 1965
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Perpanjangan Masa Kerja Tim Perencana Perbaikan Dan Peningkatan Front Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 385 Tahun 1965.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan