Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1957

Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Laut Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Yogyakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.23 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1957

Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan Tentara Di Bandung

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.24 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1957

Peraturan Pangkat-Pangkat Militer dalam Angkatan Perang Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
PP No. 024 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1957

Pemasukan Anggaran Belanja Negara

APBN

Download :
UU Nomor 24 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemasukan- Anggaran- Belanja- Negara

1957

Undang-undang (UU) NO. 24, LN. 1957 No. 54, TLN No. 1285, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara

ABSTRAK:

bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemasukandan berlakunya Anggaran Belanja Negara;
Pasal-pasal 89, 90 ayat (2), 113 dan 114 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia
Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun sebelum permulaan masa yang berkenaan dengananggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Pasal 2. (1)Semua Undang-undang tentang penetapan anggaran umum mulaiberlaku pada tanggal 1 Januari dari tahun dinas yang berkenaandengan anggaran itu. (2) Semua Undang-undang itu dianggap mulai berlaku juga padatanggal tersebut dalam ayat (1 ), meskipun Undang-undang itu barusesudah tanggal tersebut dimuat di dalam Lembaran-NegaraRepublik Indonesia

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956.
-
Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1957 Pemerintahmemajukan usul undang-undang penetapan anggaran umum untuktahun dinas 1957.
5

Undang-undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957

Mengubah Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
UU Darurat Nomor 24 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1957

Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Darurat Nomor 25 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1957

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 19 Tahun 1957) Tentang Tunjangan Kejuruan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan Gaji Pokok Menurut "P.G.P.N. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Mengubah :

PP No. 10 Tahun 1957 tentang Pemberian Tunjangan Kejuruan

Download :
PP No. 025 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1957

Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Territorium IV

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.25 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1957

Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan- Negara- Republik- Indonesia- Terhadap- Anggaran- Dasar- dari -Badan- Tenaga- Atom- Internasional

1957

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 1957/No. 66, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional

ABSTRAK:

bahwa perlu persetujuan Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasardari Badan Tenaga Atom International disetujui dengan Undang-undang
a.Pasal XXI ayat B Anggaran Dasar tersebut; b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional tertanggal 26 Oktober1956, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan inidisetujui, yang berarti, bahwa Indonesia menjadi anggota dari BadanTenaga Atom Internasional sesuai dengan syarat-syarat tersebut dalamPasal IV dan Pasal XXI ayat B dari Anggaran Dasar Badan Tenaga AtomInternasional.Pasal 2 Anggaran Dasar tersebut di atas mulai berlaku jika 18 negara adalahmenyerahkan alat-alat ratifikasi sesuai dengan Pasal XXI ayat B dan ayatE Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional, dengan syarat bahwa dalam 18 negara tersebut termasuk paling sedikit tiga dari negara-negara berikut:Kanada, Perancis, Uni Republik Sovyet Sosialis, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat. Piagam ratifikasi dan piagam-piagam penerimaanAnggaran Dasar yang diserahkan sesudahnya akan berlaku pada tanggal diterimanya oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai negara penyimpan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 1957.
-
-
2

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1957

Menyatakan R. Adbulgani Non Aktif Dan Mengangkat Perdana Menteri Mr. Ali Sastromidjojo Sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim Di Samping Jabatannya

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.26 Tahun 1957.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 1957.