PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1953

Menemukan 246 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 199 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1953
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 196 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 195 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 194 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Perbankan, Lembaga Keuangan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 192 Tahun 1953
APBN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 191 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 190 Tahun 1953
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan