Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Jaminan Uang Kertas Bank, Sisa-Sisa Rekening Koran dan Hutang-hutang Lain Dari De Javasche Bank yang Sekaligus Dapat Ditagih.
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
PP No. 5 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1951
Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)
Abstrak
Kebijakan Pemerintah
Download file:
PP No. 6 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Jaminan Uang Kertas Bank, Sisa-Sisa Rekening Koran dan Hutang-Hutang Lain Dari De Javasche Bank Yang Sekaligus Dapat ditagih.
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
PP No. 5 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 7 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 Nomor 12 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 Nomor 13 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan
Download file:
PP No. 4 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1951
• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu
Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1948, Untuk Seluruh Indonesia.
Abstrak
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Download file:
PP No. 3 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda Dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu Dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 40 Tahun 1956 tentang Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 5 Tahun 1951)
  2. PP No. 18 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu dari Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara Tahun 1951 No.5)
Download file:
PP No. 2 Tahun 1951.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah Dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Tengah Untuk Sementara Waktu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No. 1 Tahun 1951.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 265 Tahun 1951
Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keppres No.265 Tahun 1951.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 264 Tahun 1951
Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Dr. Bahder Djohan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keppres No.264 Tahun 1951.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 263 Tahun 1951
Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Ide Anak Agung Gde Agung
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keppres No.263 Tahun 1951.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan