Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,044 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1f Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. ...

... Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUP Gorontalo Utara No...la Kab Gorut-ocr.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 4 £ TAHUN 2010 | TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN TOLINGGULA Osupa ln GORONTALO UTARA UMUM | Dasar utama penyusunan perangkat daerah ...

... Dalam rangka implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Hanan 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Peraturan ...

... yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 14, File: PERBUP Gorontalo Utara No...la Kab Gorut-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 41£ TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN TOLINGGULA KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang Mengingat 5 In PARAF KOORDINASI ...

... BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten ...

... Gorontalo Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...la Kab Gorut-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...la Kab Gorut-ocr.pdf

tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan tolinggula kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1f, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan tolinggula kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1e Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 1@ TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam ...

... Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, rincian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang penyusunannya mengacu ...

Hal. 14, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ta Kab Gorut-ocr.pdf

... Daerah adalah Daerah Otonom a ama Gorontalo Utara. Utara. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. 6. ...

... Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ta Kab Gorut-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA NN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR le TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA O Menimbang Mengingat ...

... ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara, periu menetapkan Peraturan Bupati ...

... tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ta Kab Gorut-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...ta Kab Gorut-ocr.pdf

tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1e, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032; 21. ...

Hal. 5, File: Perbup Konut No. 25 Tahun 2016.pdf

... pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Kerja ...

... Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah, memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan Menimbang; BUPATI KONAWE UTARA ...

... , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 TENT ANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 'fAHUN 2016 BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 25 Tahun 2016.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara. 6. ...

... Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 7. ...

Hal. 13, File: Perbup Konut No. 25 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 25 Tahun 2016.pdf

rencana

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2016/NO. 118

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah, memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5 . Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 6 . Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015); 14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 201 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 18. Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017; 19 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018; 20 . Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032; 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 4 (1) Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bcrsumbcr dari anggaran pcndapatan dan bclanja negara. (2) Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di ...

... Lampung Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal| - 2023 BUPATI LAMPUNG UTARA, Diundangkan di Kotabumi pada tanggal I * 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 ...

Hal. 5, File: PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2023.pdf

... BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR^^TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang Mengingat : a. bahwa sesuai dengan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mcntcri Dalam Negeri melakukan pembinaan ...

... tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2023.pdf

... Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor ...

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2023.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2023.pdf

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang bersifat umum terhadap pembagian urusan pemerintahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan , Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu menetapkan kode klasifikasi arsip
UU No.28 Tahun 1959, UU No.39 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No.114 Tahun 2021, Permendagri No.78 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, PeraturanKepalaANRI No.19 Tahun 2012, PERBUP No.18 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
Halaman 109

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani di Kabupaten Kolaka utara

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyehatan Lingkungan Keluarga Sehat Kabupaten Kolaka Utara [Lernbaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 9); 31. ...

... Pera tu.ran Daerah Ka bu paten Kolaka Utara Nomor J O Tahun 2016 ten tang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 10); 32. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 7); 33. ...

Hal. 6, File: PERBUB NO 6 TAHUN 2022.pdf

... maka Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan Dan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani perlu diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara ...

... Kolaka Utara tentang Percepatan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani di Kabupaten Kolaka Utara; BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENT ANG PERCEPATAN ...

... PENURUNAN STUNTING MENUJU MASYARAKAT MADANI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA BUPATI KOLAKA UTARA PROVINS! ...

Hal. 1, File: PERBUB NO 6 TAHUN 2022.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Informasi Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 11); 29. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewajiban lbu Ditolong Melahirkan I -- ...

Hal. 5, File: PERBUB NO 6 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERBUB NO 6 TAHUN 2022.pdf

PERCEPATAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani di Kabupaten Kolaka utara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani Di Kabupaten Kolaka Utara perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maka Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan Dan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani perlu diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara tentang Percepatan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani di Kabupaten Kolaka Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Percepatan Penurunan Stunting Menuju Masyarakat Madani di Kabupaten Kolaka Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4339); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4 700); 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573}; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ntang De (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagai.mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu lbu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291)· 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/ Per/ 1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7 /2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 1 . Peraturan Mentcri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Serita N gara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 757); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110); 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas; 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600); 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Informasi Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 11); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewajiban lbu Ditolong Melahirkan oleh Bidan di Sarana Kesehatan [Lernbaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 8); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyehatan Lingkungan Keluarga Sehat Kabupaten Kolaka Utara [Lernbaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 9); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 10); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 7); 33. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Akselerasi Peningkatan Gizi Masyarakat Melahn Satuan Togas (Satgas) Sipakatau (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 26); 34. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 47);
Ketentuan Pasal 3 disisipkan 1 ( satu) ayat, Ketentuan Pasal 5 dicabut, Ketentuan BAB V Pasal 14 diubah, Ketentuan BAB X Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 32 diubah,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara

Abstrak

APBD Desa Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. bu >i BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 ...

... NOMOR Ditetapkan di Kotabumi * pada tanggal 2023 BUPATI LAMPUNG UTARA, Diundangkan di Kotabumi pada tanggal JLJ 2023 SEK TARIS DAERAH KABUPA N LAMPUNG UTARA, ...

Hal. 5, File: PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

... BUPATILAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR é TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara, perlu diatur Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan ...

... Kabupaten Lampung Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ...

... 2015 Nomor 7), sebagaimana telahl diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 4). ...

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

ALOKASI ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara
UU No.28 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, PP No.80 Tahun 2015, PERDA No.7 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Halaman 5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONlK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 ...

... Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. ...

... Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7). ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 3 Tahun 2013.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI TORAJAUTARA PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANC SISTEM PENGADAAN SECAITA t.]t,OI.,'IRONlK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUP^T'I'N'I'ORAJA UTARA DDNGAN RA}IMATTUHAN ...

... , maka dipandang perlu untuk mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik cli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ...

... a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraj a Utara. 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 3 Tahun 2013.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara. ...

... Ditetapkan di Rantepao pAda+anggal 1 Jar:uar i nll _1 f AJA UTARA l SORRING R UP N DAERAH ORAJA t4 5Ef NTELAtsI BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR ? L Ii! a' \ ...

Hal. 9, File: Perbup Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Download file:

Perbup Nomor 3 Tahun 2013.pdf

SISTEM PENGADAAN SECAra elektronik LINGKUNGAN PEMERINTAH KABupaten toraja UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONlK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunlang pe n velenggzlraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaral(atzrrt, Irtaka pcrllt adanya pelayanan untuk pengadaan barang/jasa secirra clektronik; b. bahwa untuk menjamin kelzrncaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka dipandang perlu untuk mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik cli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentarg Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, 'l'ambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 'i'ahun '2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, 'lambahan Lembaran Negara Nomor 432 1) ; 4. Undang - Undang Nomor' 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran i\iegara Repubiik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nonror' 33 Tahurt 2004 Lerrlarrg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Eiektronik (l,emba,-an liegara Republik Indonesia, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Unclang-Undang Nomor l.l 'l'alrrrrr 2008 tcltar.rg l(eterbukaan lnformasi Publil< (Lembaran N(.garir Ilr'publil< [ndonesia Nomor 58, Tambahan [,embaran Negara lleplrl>lili lntlonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 28 'l'ah rrrr 2008 tentzrng Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di I'rovinsi Sularvesi Selatan (LemLraran Negara Republik Indonesia 'l'ahr-rr-r 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lncloncsia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 12 'l'ahLrn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'lahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur-r 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerinterh ; 14. Keputusan Presiden Nomor 9 'lahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telemeatikan lndonesia: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas i)eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang l)edoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasr dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Deu'an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7).
PERATURAN ELEI(TRONIK UTARA. BUPATI TENTANC SISl'I'M PENCADAAN SECARA DI LINGKUNGAN I'EMIiIIIN'I'AH I(ABUPATEN TORAJA BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sel:agai unsur penyelenggara pemerinrah dzLerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara 4. e-Procurement adaiah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis ueb/ intemet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalr-Li pelelangan umum secara elektronik. 5. Layanan Pengadaan Secara Elektrorrik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang mt:mfasilitasi Unit Layalan Pengadaan/ Panitia Pengadaan parla l)roses pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik. 6. LPSE lain adaiah LPSE di luar l)emcrintah l(abupaten Toraja Utara. 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lcmbaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukar-r pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/j asa penrerintah. B. Direktorat e-Procurement LKPP aclalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monitoring, Evalurrsi dan Pengernbangan Sistem lnformasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 9. Sistem Pengadaan Secara Eiektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan clatabase eProcurement yang dikembangkan oleh Direktorat eProcurement LKPP untuk digunakar-r pada implementasi LPSE. 10. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang dianggkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilili pckerjaan 1'ang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan bar :rng7'jasa. 1 1. Pengguna Anggaran selanjutr-r-va rlisingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggLrrriliLn anggalan l(emnterian / Lenrbaga/ Satuan Kerja Perarrgkzrt [)rLerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain I'cng|,urrrr AI'jBN/r\l'B[). 12. Kuasa Pengguna Anggaran, sclan.jutrrra disingliat l(PA adalah pejabat yang ditunjuk olch l'cr)gguna Anggaran r,rntuk menggunakan anggaran Lem baga/ Satr-ran licrja Perangkat Daerah. 13. Unit Layanan Pengadaan selanjutnl,a disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D lI yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 14. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /j asa konsultasi/jasa lainnya. 17. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement18. User ID adalah nama atau pengena) unil< sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk bcroperasi di dalam SPSE. \9. Passutord ada-iah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverilll<asi Usr:r ID kepada SPSE. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD I)AN TUJUAN Bagian Kesatu Ruang Lingl<up Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pclaksanaant e-Procurentent tli [ingkungan Pemenntah Daerah. Bagian Ked r-ra Maksud dern Tujuan Pasal 3 ( 1) Maksud Peraturan Bupati ini zrdalah sebagai penerapan sistem e-ProcurenretLt d i rvillr_vah daerah (2) 'lujuan Peraturan Bupati irri rrtlalith unLLll( elisiensi, efektrvitas. tran sl)i r rar . si. pt'r'sairrgirrr akuntabilitas dalam pelerlisirna,rrr pt'ngarlaan pemerintah. dasar untuk rrr eningkatkar-r sehat, dan barang/jasa BAIJ ]II ETIKA e-PROCU ll Lt',l ENT Pasal 4 ( 1) Setiap orang yang terkait dengarr pclal<sanaan e Procurement wajib mentaati etika dan l<eterrtuan peratul'an perundangundangan di bidang pengadaan barang/3asa pemerintah. (2) Daiam melaksanakan e-Procurement, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyaiahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan pa-ssutord; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang : a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; dan b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curarlS dalam sistem e-Proc1fiement. BAB IV PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E.PROCURENIENT Pasal 5 (1) Para pihak yang terlibat dalam e-Proatrement, terdiri dari : a. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejatrat Pelaksana Kegiatan ( PPK ); b. U LP/ PanitiaPengadaan/ Pejabat Pengadaan; c. Penyedia Barang/Jasa; d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil l)ekerjaan; dan e. LPSE. BAB V TATA CARA PELAKSANAAN C PROCUREMENT Bagian Kesatu Standar Prosedur Operasional Sistem Per-rgadaan Secara Elektronik Pasal 7 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dal:rm Pasal 6 a"vat (1) men)'usun dan melaksanakan Standar [)roscdur Operasronal untuk menjamin keberlangsungan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup : a. registrasi dan verifikasi Penggr,Lna SPSE; b. layanan Pengguna SPSE; c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup). (21 Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, dan etika e-Procurement. Pasal 6 (1) LPSE sebagaimana dimaksucl dalirm Pasal 5 a-vat (1) huruf e bertugas mengelola sistem e l,roctrernent di lingkungan Pemerintah Daerah dan mempuny:ri ftu.tgsi : a. penyusunan program kegiatan pt:rtrlelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah I(a l> rrpzr r t'n 'l olaja Urtrra; b. pelaksanaan pelalihan f truthurtq l<t'pacl:r I);r n itia/ Pejabat Pengadaan/ULP dan Pen_verlia I iarirrrg/Jasa ur)rul( menguasai sistem e-Procu rement; c. pelaksanaan pelayanan kepacliL I'rLnitia/Pe1:rbat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jzrsa rli masing-masing wilayah kerj anya; d. sebagai media penyedia informasi dan konsultas\ | helpdesk I yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan der-rgan sistem e-Procurement; e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan eva-luasi; f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; g. pelaksaraan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas; dan h. pelaksanaan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksurd pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagizrn l(cr I r ra Registrasi dan Venfiliasi I'cngguna SPSD Pasal 8 (1) Substansi Standar Prosedur Opclzrsional registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wa.1ib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut : a. bagi penyedia barang/jasa. 1 . meiakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; 2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri dokumen penunjalg dan menunjukkal dokumen asli yang terdiri dari : a) KTP direktur/pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan; b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha /penanggung jawab bagi perusahaan perorangan atau perorangan bagi penyeciia barang/jasa perorangan: dan d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing. b. bagi pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan surat tugas asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputLrsal dari instansi masingmasing. (2) Verifikasi kepada penyedia btrrang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran peiaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan User lD dan Passutord sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan U saha/ Perusahaan Perseroan atau Perorangan. (3) LPSE tidak perlu menambahkan persya.ratan registrasi selain yang diatur sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1). (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kua.lifikasi oleh ULPlPejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang/j asa. (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE. (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/l'ejabat Pengadaan, PPK, Auditor atau entitas iain yar-rg rlitetapkan dalam syarat dan ketentuan Pengguna SPSE. Bagi:rrr l(et Lgrr Layanan Penggur r LlLr r l,l'SE Pasirl 9 LPSE sebagaimana dimaksud clalarn [':rsal 7 a-vat (2) huruf b menyediakan : a. ruang layanan pemasukan penaw.r ran lbiddirtg roonr), pelatihan clan verifikasi; b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE; c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan d. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedalg menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPStr. Bagian Keempat Penanganan Masalah lEnor Honding) Pasal 10 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE menjadi saksi dalam isi dol<r-rmen penawaran tidak dapat dibuka oleh UlP/Pejabat Pengadaan dan rrenuangkannya dalam benta acara kesaksian. (3) LPSE dapat meneruskan ken dala teknis ke LKPP jika berkaitan : a. pefinasalahan aplikasi SPSE -vang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan b. permasalahan yang belum tercakr-rp dalam aplikasi SPStr. Bagian Kelima Pemeliharaan dan Pengamanan lnfrstruktur LPSE Pasai 1 1 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf d memuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan seruer dan jaringan. (2) Pengelolaan seruer LPSE sebagaimana dimaksud pada alat (1) mengacu kepada standar pengelolaan dota center. (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu day'a, dan keamanan fisik. (4) Setiap pengunjung yang akan rnenrzrsuki rLrang seruer harus mendapat izin dari pejabat _vang )rerrr r-'nang di LPSE. (5) Pengelolaan seruer SPStr sebirgairnarra dimzrksr-rd pada ayat (1) harus memperhatikan aspel< \';urg mcnruclahl<an untuk kegiatan pemeliharaan sepcrti p, n)irrltrluan, (lol(umentasi dan penyimpanan data. Bagiar-r Kecnanr Pemeiiharaan Kinerja dan l(iLpasitas SPSD Pasal 12 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c melakukan : a. melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukrin penggantian /penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis; b. membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic; c. melakukan pemantauan terhadap koneksi internet sen,er SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika tedadi gangguan koneksi; d. memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan seruer SPSE dan/ atau perangkat lain; e. memantau kinerja piranti iunak. piranti keras dan jaringan, serta melakukal peningkatan/penggantian/ penambahan jika diperlukan; dan i memberikan akses kepada LKPP untrik melakukan monitorlng seruer SPSE' Bagian l(ettrjulr . ^. n ,--.--\ Pengarsipan Dokuircn Eleli tror I ik I File Ba c xupl Pasai 13 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf f harusmelakukanback"p...r,.a"pflesistemdandatabase SPSE. \2);;;'.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dalam media p".ryr-p"t'"t' yang m udah dipindah -QtortabLel J"r, aifetat tarr di suaiu tempat yang aman terpisah dari ruang sen)er. (3) Ketentuan pengarsipan doku-men elektronik sebagaimana dimaksud pada iyat [21 sesuai ketentuan yang berlaku' Bagian KedelaPan Pengadu irn Pzrsal 1'l (1) Tata cara pengaduan pelaksatrirtttr Ll'Sli (liittul' strbirgai bcrikut : zr. pengaduan dari masyarakttt tlat irtirLt pctl-v('(lla l;arang/jasa dapat dilakukan melalui lasililrrs r rrng terseclia rialarn SPSE; dan b. LPSE meneruskan laporan pt:ngircluirr-r dari mas-yarakat dan/ atau penyedia barang/jasa ke pader Pengarah LPSE dan Direktorat e-Procurement I-l< PP Pasal i ll LPSE sebagaimana dimaksud clalam Pasal 14 rvajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK, apabila drtemukan penyimparrganpenyimpangan atas pelaksanaar-r pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 16 Pembiayaan atas penyelenggaraan dan pengelolaan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini rrultri berlaku, maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/ SKPD mulai Tahun Anggalan 20 13 harus menerapkan e- Procurement. (2) Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing - masing pimpinan unit kerja/SKPD dan/atau PAlKPA, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengatlaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atar,r sebagian pengadaan paket di unit kerja/ SKPD menggunakan e- Procurement. Dr und n di Rantepao (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/ SKPD harus meiakukan koordinasi <lt'rrgan LPSE. (4) Dalam melaksanakan fungsinya tcnltama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakr-rkan koortlinasi dan konsultasi dengan LPSE lairr clan Dirclitolrrt c Proculernenl LKPP serta dapat mengaj ukan sar.ln Pt'r'rr l[r han- pcr-r,rbahan yang diperlukan untuk penyempr-r rrraar r S I 'SIi. (5) Untuk mempercepat implementasi e' I'roculcnrt'nt, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSIi lajn ,r,zrng lelah memiliki infrastruktur memadai dengan ili.ut selta c.lalarn pemanfaatan rnfrastruktu r LPSE lain. BAB VIII KETENTUAN PENU'IUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar-r. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Retribusi Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di Sektor Industri Perdagangan ...

... Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ...

... Juu 2012 SEKRETARIS D UPATEN GORONTALO UTARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4 Seri C. ...

Hal. 4, File: PERDA Gorontalo Utara No ...n Beberapa PERDA.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA ...

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH. ...

... Pasal I (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pengembangan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 Nomor ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ...n Beberapa PERDA.pdf

... - Non me BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang: Mengingat: ra ME AN DE, PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA pad PARAF KOORDINASI NO PENGELOLA PARAF 1 KABAG HUKUM 2 ASS PP SEKERTARIS ...

... DAERAH WAKIL BUPATI t AP Y fr BUPATI UNTUK Di TTD NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Utara tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Retribusi Daerah. ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...n Beberapa PERDA.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...n Beberapa PERDA.pdf

pencabutan beberapa peraturan daerah kabupaten gorontalo utara

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.6 Tahun 1967; UU No.11 Tahun 1970; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana beberapa kali diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pencabutan beberapa peraturan daerah kabupaten Gorontalo utara tentang retribusi daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Konawe Utara 8. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008: tentang ~ Urusan Pemerintahan yang menjadi kewewenangan F>emerintahan Kabupaten konawe Utara 9.· Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 57 Tahun ...

... 2007 I tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA Menetapkan ...

Hal. 2, File: Perbup Konut No 13 Tahun 2013.pdf

... Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4438) 3 Undang-undang Nornbr 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Konawe Utara ...

... tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pedoman Teknis Or,ganisasi dan Tata Kerja lnspektorat Kaoupaten Konawe U}ara ~ ' BUPATI KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NOMOR 13 T AHLIN 2013 ...

... TENT ANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA zr..! ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No 13 Tahun 2013.pdf

... . : I SEKRETARIS DAERAH ~ KABUPATEN KONAWE UTARA "fr Diundangkan : Wanggudu Pada tanggal : Jr- r.z - 2013 Agar setiap orang dapat mengetahui, memeri'? ...

... tahkan i.mtuk diundangkan peraturan Bupati ini agar penempatannya dalam berita Daerah Kapupaten Konawe Utara ., ~ Pasal 7 Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan BAB Ill KETENTUAN PENUTUP ...

Hal. 3, File: Perbup Konut No 13 Tahun 2013.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

Perbup Konut No 13 Tahun 2013.pdf

tugas

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2013 / NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas lnspektorat Kabupaten Konawe Utara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Orqanisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa organisasi lnspektorat Provinsi dan lnspektorat Kabupaten/Kota diatur tersendiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Konawe Utara
1. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4438) 3 Undang-undang Nornbr 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 4. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) 6. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang · Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten konawe Utara 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDLIKAN, TUGAS, FUt,JGSI DAN URAIAN TUGAS BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 39 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-2035

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe utara 4. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM KEPENDUDUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015-2035. PEMBANGUNAN DESIGN GRAND PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG MENETAPKAN MEMUTUSKAN : 11. ...

... 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125). ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 39 TAHUN 2022.pdf

... mewujudkan Kesejahteraan Nasional; c. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konawe Utara ...

... ten tang Grand Designe Pembangunan Kependudukan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-2035. b. bahwa sehubungan dengan hal terse but, diperlukan Grand Design Peembangunan Kependudukan untuk menanggulangi ...

... , DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015-2035 TENTANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR ~ TAHUN 2022 BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 39 TAHUN 2022.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR CJS'"t H. M. KASIM PAGALA Diundangkan di W anggudu Pada Tanggal ? ...

... -1- Januarf 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,~ Ditetapkan di Wanggudu Pada Tanggal O. ...

... =t J::rn'-{llv-t 2022 i,BuPATI KONAWE UTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 6, File: PERBUP KAB KONUT NO 39 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 39 TAHUN 2022.pdf

GRAND

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 457

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-2035

ABSTRAK:

a. bahwa laju pertumbuhan pendudukyang cepat, berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan kerja; b. bahwa sehubungan dengan hal terse but, diperlukan Grand Design Peembangunan Kependudukan untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral agar dapat mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan Kesejahteraan Nasional; c. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konawe Utara ten tang Grand Designe Pembangunan Kependudukan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-2035.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125).
GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan pembangunan kependudukan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT