Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,726 detik

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1951
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)
Abstrak
Perekonomian
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Ditetapkan dengan
  1. UU No. 15 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)" Sebagai Undang-Undang
Download file:
UU Darurat Nomor 7 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1946
Pengadilan Tentara
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1946.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
    Pasal 3 adan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2002
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 2002.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1978.pdf
Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Perguruan Tinggi
Abstrak
Pendidikan
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Darurat Nomor 7 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 2003.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 7 tahun 1994.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1980.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1962
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1962.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1949
• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu
Penunjukkan Pemangku-Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1949.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan