Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 259.834 peraturan dalam 0,683 detik

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1964
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 9) Menjadi Undang-Undang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 15 Tahun 1964.pdf
Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1953
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 25 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
Abstrak
Perekonomian
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  2. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Download file:
UU Nomor 37 Tahun 2000.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1946
Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1946.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG R.I.S ...

... (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1950); b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 140 jo. ...

... Menetapkan peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggauta Angkatan Perang R.I.S. ...

Hal. 1, File: UU Nomor 12 Tahun 1953.pdf

... REPUBLIK INDONESIA Yang bertanda tangan di bawah ini : Jawatan/Senjata : Nama : Pangkat : mengakui bahwa ia telah mengadakan ikatan dinas sesuai dengan maksud dan tujuan yang tersebut dalam Bab I dari Undang-undang ...

... No. 12 tahun 1953 tentang penerimaan anggota Tentara Republik Indonesia, bahwa ia mengetahui dan mengerti dengan sesungguhnya peraturan-peraturan tersebut dalam Undang-undang sebagai dimaksud di atas ...

... dan sanggup pula menjalankan dan tunduk kepada Peraturan itu. ...

Hal. 7, File: UU Nomor 12 Tahun 1953.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA. BAB 1. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN. ...

... warganegara Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Darat, yang disusun oleh/atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan warganegara bekas anggota Angkatan Laut Kerajaan Belanda, menurut peraturan-peraturan ...

... Pasal 2 (1) Untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia tiap-tiap calon harus mengadakan ikatan dinas yang lamanya 3 tahun. (2) Untuk ... ...

Hal. 2, File: UU Nomor 12 Tahun 1953.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Diubah dengan
  1. UUDrt No. 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR ...

... Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951); b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang ...

... DARURAT No. 19 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN NEGARA No. 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. ...

Hal. 1, File: UU Nomor 35 Tahun 1953.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 PASAL 1 Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan" (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951) ditetapkan ...

... sebagai Undang-undang yang sesudah diubah berbunyi sebagai berikut: BAB I PERATURAN UMUM Pasal 1 (1) Yang dimaksud undang-undang ini dengan: ke-1. daerah pabean. daerah pabean Republik Indonesia; ke-2 ...

... . barang. barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak yang berwujud; ke-3. penyerahan barang: a. penyerahan hak-milik atas barang oleh karena sesuatu perjanjian; b. pemberian barang oleh ...

Hal. 2, File: UU Nomor 35 Tahun 1953.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 94 ...

... TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. 1. ...

... Undang-undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950, ditambah dan diubah dengan Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950) berdasar atas pemungutan pajak berkali. ...

Hal. 33, File: UU Nomor 35 Tahun 1953.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diubah dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Download file:
UU Nomor 35 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Menetapkan
  1. PERPU No. 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1965.pdf
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 154) tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun1949, Menjadi Undang-Undang
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1964.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan