PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 259.834 peraturan dalam 0,94 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 180 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Hasil pencarian pada file:

... Kepubusan Presiden Republik Inc1onesia Ho. 173 tahun 1966 2. ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 124 Tahun 1953
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:

... . :; ~(( f} ·I ~ Pengumumar; Pemerlntah tertanggal 7 A'gustus l.9'.'>l d an Sl<:'at J?err:~! ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 89 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Hasil pencarian pada file:

... Keputui:;an Presiden Republik Indonesia No. 53 tahun 1967; I(emr,,erhatikan: Pertin1bani,;an Menteri Da l.am Negeri dan Pedjabat Panglima Ang~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · . .. ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 109 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Hasil pencarian pada file:

... Kl:lpu'c',)san Y..allli:~o.217 tahun 1957 rr.l:lnge::1siPera.tnrran ter..ta:~l\Pah::":'l,wtl.n Kelc.erdekaa:l l~as:!.onu.l j 2. K,~p'..l:~usllr.. ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 93 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:

... N,o.251 d:ln No.252 'tahun ,l : Wo.kil J?e;~'d:;mo. ?lentcl'i III dan Men'tcl.'i'Koord:L.i-lA~tolkK.qmll,:u. ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:

... Keputui;an Presiden R.I.,No.163 tahun 1966 ; 3, Kepirtus an Presi::len No.170 trunm 1966 ; : Sidang Pre:;lnium Knbinet Mengj,ngat KAMI, PI,:D~r .".!JJ\.T PfulS!. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 126 Tahun 1967 tentang Mencabut Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1967 Tentang Penunjukan Menteri Perindusterian Tekstil Dan Kerajinan Rakyat Ad Interin
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Hasil pencarian pada file:

... '; ~{B If"U T U S K.A N : II. I'. 1: . fI . u : l\Iene'{;apka.'11 : . \. J; tu:o.~mulBi tanggal ),0 Pebruari 1952 me.mperpandjangWak'~u:-peruncli~ 1:. ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1964
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Hasil pencarian pada file:

... :~{:j,:: b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diber ::M~:;~; hentikan dari djabatannja sebagai Wakil }Cepala Daer-ah tk ~i':~~j;;:;· I Kalimantan Bar-at ' '~;;:~~.;\ :~::::::::~::~~::: ...

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Hasil pencarian pada file:
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan