Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,977 detik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Abstrak
APBN Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Diubah dengan
  1. Permendikbud No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Mencabut
  1. Permendikbud No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
  2. Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
  3. Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Download file:
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Abstrak
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
Mencabut
  1. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Download file:
Peraturan bawaslu Nomor 4 Tahun 2012.pdf
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Diubah dengan
  1. Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Peyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download file:
Peraturan bawaslu Nomor 15 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Nomor 12 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Permenkumham Nomor 10 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Untuk Bebas Visa Kunjungan
Download file:
Permenkumham Nomor 31 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
  2. Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Download file:
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap Penyelenggara Telekomunikasi
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional
Download file:
Kemen Kominfo Nomor 26 Tahun 2012 (2).pdf
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan
Hasil pencarian pada file:
Download file:
Permen KKP Nomor 5 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
Abstrak
Perikanan dan Kelautan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/Um/V/1973 tentang Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan dari Wilayah Republik Indonesia ke luar Negeri, khususnya yang terkait dengan ikan hias air tawar jenis botia (Botia Macracanthus) ukuran 15 cm keatas (calon induk
Download file:
Permen KKP Nomor 21 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan