Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.591 peraturan dalam 0,823 detik

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 2016.pdf

TABUNGAN-PERUMAHAN-RAKYAT

2016

Undang-undang (UU) NO. 4, LN.2016/NO.55, TLN NO.5863, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat

ABSTRAK:

bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat; bahwa dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara perlu menyelenggarakan sistem tabungan perumahan,bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluru,bahwa perlu membentuk Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (21 dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O11 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2016.
32 halaman

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada De Javasche Bank

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1990.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1978

• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1978.pdf

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 1965.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2012.pdf

keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta

2012

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2012/No. 170, TLN No. 5339, LL SETNEG: 35 HLM

Undang-undang (UU) tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
1. BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH 2. ASAS DAN TUJUAN 3. KEWENANGAN 4. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN 5. DPRD DIY 6. PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 7. GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR BERHALANGAN 8. KELEMBAGAAN 9. KEBUDAYAAN 10. PERTANAHAN 11. TATA RUANG 12. PERDA, PERDAIS, PERATURAN GUBERNUR, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR 13. PENDANAAN 14. Ketentuan Lain-lain 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
-
-
46

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1953

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 37 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1946

Penghapusan Desa-Desa Perdikan

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1946.pdf

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 36 Tahun 2003.pdf

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1952

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 1 Tahun 1952.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1952.