Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.434 peraturan dalam 0,68 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan Kota Prabumulih

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 2001.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1969

• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu

Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1969.pdf

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Bank Tani dan Nelayan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 18 Tahun 1957.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2018.pdf

Karya Cetak-Karya rekam

2018

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2018/NO.265, TLN NO.6291, LL SETNEG : 15 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ABSTRAK:

1. dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia; 2. karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil budaya bangsa memiliki peran penting sebagai salah satu tolak ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional; 3. upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa Indonesia sampai saat ini belum terlaksana secara optimal disebabkan belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam; 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam, serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sehingga perlu diganti.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini
15

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Perubahan Berselang dari Jumlah Opsenten atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
UU No. 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1952.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perlindungan Konsumen

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Landak

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

Download file:

UU Nomor 55 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Pembentukan Propinsi Bengkulu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang
UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1967.pdf

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1957

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pemasukan Anggaran Belanja Negara

Abstrak

APBN

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 1957.pdf

Pemasukan- Anggaran- Belanja- Negara

1957

Undang-undang (UU) NO. 24, LN. 1957 No. 54, TLN No. 1285, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara

ABSTRAK:

bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemasukandan berlakunya Anggaran Belanja Negara;
Pasal-pasal 89, 90 ayat (2), 113 dan 114 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia
Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun sebelum permulaan masa yang berkenaan dengananggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Pasal 2. (1)Semua Undang-undang tentang penetapan anggaran umum mulaiberlaku pada tanggal 1 Januari dari tahun dinas yang berkenaandengan anggaran itu. (2) Semua Undang-undang itu dianggap mulai berlaku juga padatanggal tersebut dalam ayat (1 ), meskipun Undang-undang itu barusesudah tanggal tersebut dimuat di dalam Lembaran-NegaraRepublik Indonesia

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956.
-
Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1957 Pemerintahmemajukan usul undang-undang penetapan anggaran umum untuktahun dinas 1957.
5

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut

UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Download file:

UU Nomor 28 Tahun 1997.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1957.