Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.434 peraturan dalam 0,673 detik

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Wakaf

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 41 Tahun 2004.pdf

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 31 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Darurat Nomor 5 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1950

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1950.pdf

Pembentukan-daerah-kabupaten-lingkungan-propinsi-jawa tengah

1950

Undang-undang (UU) NO. 13, bphn.go.id : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah-daerah Kabupaten, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkunganPropinsi Djawa Tengah termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar , Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1950.
Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dengan peraturan sebagai berikut: BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten : 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7.Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganjar, dan 28. Wonogiri, ditetapkan menjadi kabupaten : 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7.Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganjar, dan 28. Wonogir. Pasal 2. (1)Pemerintahan daerah kabupaten tersebut No. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dalam pasal 1 diatas berkedudukan dikota kabupaten yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah tersebut No. 1, 5, 7, 14 dan 18 dalam pasal 1 diatas berkedudukan berturut-turut dalam kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Puwokerto dan Magelang.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Staatsblad tazhun 1929 No. 228, 230 sampai dengan 242, 244, 245, 247 sampai dengan 251 dan 253 tentang pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 52 Tahun 2008.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-SABU-RAIJUA-PROVINSI-NUSA-TENGGARA-TIMUR

2008

Undang-undang (UU) NO. 52, LN.2008/NO.189, TLN NO.4936, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Kupang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kupang, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sabu Raijua di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
13 halaman

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1998.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Hukum Acara Pidana

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2001

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Merek

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Mencabut

UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 2001.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2008

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 2008.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-mamberamo-tengah-PROVINSI-PAPUA

2008

Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2008/NO.3, TLN NO.4802, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Jayawijaya pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Jayawijaya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Mamberamo Tengah di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008.
-
-
14 halaman

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pendidikan Tinggi

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 2012.pdf

pendidikan-tinggi

2012

Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2012/No. 158, TLN No. 5336, LL SETNEG: 65 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pendidikan Tinggi

ABSTRAK:

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa; bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis; bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum.
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 2. PENJAMINAN MUTU 3. PERGURUAN TINGGI 4. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 5. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN 6. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. SANKSI ADMINISTRATIF 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN LAIN-LAIN 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister terapan diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor terapan diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri. Penetapan kompetensi lulusan ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran, pemberian izin Program Studi, dan pencabutan izin Program Studi diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau di luar kampus utama diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi negara lain diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma diatur dalam Peraturan Menteri. Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan lembaga akreditasi mandiri diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS serta perubahan atau pencabutan izin PTS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen dan pemberian insentif kepada Dosen diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tetap pada PTN diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan , dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa warga negara asing diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perguruan Tinggi diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
44

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1991.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981. Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, Nomor 34/PUU-XI/2013, nomor 65/PUU-VIII/2010, nomor 17/PUU-IX/2011, dan nomor 65/PUU-IX/2011.