Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.404 peraturan dalam 0,872 detik

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan Kota Bau-Bau

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2001.pdf

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 36 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 2012.pdf

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PANGANDARAN-PROVINSI-JAWA-BARAT

2012

Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2012/No. 230, TLN No. 5363, LL SETNEG: 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 11 Tahun 1950, UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pangandaran di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2012.
-
-
14 halaman

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Abstrak

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Download file:

UU Nomor 39 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Boalemo

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

Download file:

UU Nomor 50 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1994.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1987.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Diubah dengan

UU No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Mencabut

UU No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 1982.pdf

Undang-undang Darurat No. 32 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 no. 628 jo. Staatsblad 1934 no. 471)

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 32 Tahun 1950.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 1950.