Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.375 peraturan dalam 0,759 detik

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download file:

UU Nomor 17 Tahun 1999.pdf

Ibadah Haji - KEAGAMAAN

1999

Undang-undang (UU) NO. 17, LN. 1999/ No. 53, TLN NO. 3832, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama sehingga perlu ditetapkan UU penyelenggaraan haji.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Dalam UU ini diatur mengenai hak warga negara yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan kewajiban pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Pokok pengaturan dalam UU ini yaitu asas dan tujuan haji; pengorganisasian; biaya penyelenggaraan ibadah haji; pendaftaran; pembinaan; kesehatan; keimigrasian; transportasi; dan barang bawaan. Selain itu juga diatur mengenai akomodasi; penyelenggaraan ibadah haji khusus; penyelenggaraan ibadah umrah; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1999.
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 8 hlm.

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pengelolaan Zakat

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Download file:

UU Nomor 38 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Download file:

UU Nomor 54 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1980

• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu

Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1980.pdf

Undang-undang (UU) No. 75 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Download file:

UU Nomor 75 Tahun 1954.pdf

Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 8 Tahun 1957.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

Abstrak

Lingkungan Hidup Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 2017.pdf

UU Nomor 11 Tahun 2017 - ...an Naskah Resmi).pdf

UU Nomor 11 Tahun 2017 - (Naskah Terjemahan).pdf

PENGESAHAN-MINAMATA-CONVENTION-ON-MERCURY

2017

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2017/NO.209, TLN NO.6125, LL SETNEG : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

ABSTRAK:

bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; bahwa penggunaan merkuri dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif; bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Conuention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang diakibatkan oleh aktivitas manusia
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000
UU ini mengatur tentang : Pengesahan Minamata Conuention on Mercury.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
-
-
12 halaman

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 2004.pdf

Pemeriksaan - Pengelolaan - Tanggung Jawab - Keuangan Negara

2004

Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 2004/ No. 66, TLN NO. 4400, LL SETNEG : 16 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

ABSTRAK:

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2004.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 14 hlm.

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 33 Tahun 2003.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 1957.