Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,793 detik

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Penimbunan Barang-barang

Abstrak

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Bea Meterai

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf

Bea Meterai

2020

Undang-undang (UU) NO. 10, LN.2020/No.240, TLN No.6571, jdih.setkab.go.id : 21 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Bea Meterai

ABSTRAK:

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola Bea Meterai sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A UUD 1945.
UU ini mengatur mengenai pengaturan bea meterai, yaitu pajak atas dokumen yang dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen. Bea Meterai dikenakan atas: Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang dikenai Bea Meterai ditentukan dengan tarif sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun terdapat juga dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai, yaitu antara lain dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang; segala bentuk ijazah; tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu pensiun dan lain-lain; surat gadai; dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1947

Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

Abstrak

Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU No. 4 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Diubah dengan

UU No. 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1951

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Mencabut

UU No. 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 2004.pdf

sistem-perencanaan-pembangunan-nasional

2004

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 2004/ No. 104, TLN NO. 4421, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional; bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 4. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 5. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA 6. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA 7. DATA DAN INFORMASI 8. KELEMBAGAAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2004.
-
RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
32

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 30 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2002.pdf

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 38 Tahun 2007.pdf

UU Nomor 38 Tahun 2007_penjelasan.pdf

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Jabatan Notaris

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Mencabut

UU No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara
PP No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris

Download file:

UU Nomor 30 Tahun 2004.pdf

Jabatan Notaris - PROFESI

2004

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2004/ NO.117, TLN NO. 4432 LL SETNEG : 34 HLM

Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris

ABSTRAK:

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu yaitu notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian; kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; cuti notaris dan notaris pengganti; honorarium; akta notaris, dan pengawasan notaris.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004.
Peraturan yang dicabut setelah berlakunya UU ini yaitu: 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; 2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.
Penjelasan : 19 hlm.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1945

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan Komite Nasional Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1945.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 1951.